Rekomendasi kebijakan difokuskan pada beberapa aspek utama dalam menghadapi dinamika pembangunan di empat Provinsi Daerah Otonom Baru. Prioritas pertama adalah peningkatan akses dan kualitas pelayanan dasar, terutama dalam pendidikan dan kesehatan, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Solusi berkelanjutan dalam mengatasi tantangan keamanan diperlukan dengan pendekatan yang memperhatikan nilai-nilai kultural dan religi. Ketidaksetaraan dalam pengembangan sumber daya manusia menjadi fokus ketiga dengan upaya menjaga keselarasan antara Orang Asli Papua (OAP) dan non-OAP.
Dalam konteks ekonomi, strategi identifikasi pengembangan kawasan pertanian dan perkebunan dianggap penting untuk memberdayakan potensi ekonomi lokal. Upaya perlindungan terhadap kawasan hutan dan konservasi bertujuan menjaga kelangsungan ekosistem alam, dengan pentingnya pendataan tanah adat dan ulayat untuk mengakui hak-hak masyarakat lokal. Pengembangan infrastruktur konektivitas darat didorong untuk mendukung mobilitas dan pertumbuhan ekonomi, sementara pemanfaatan energi sumber daya alam mineral harus dilakukan secara berkelanjutan dengan melibatkan sumber daya manusia asli dari keempat Provinsi DOB.
“Dokumen rekomendasi ini diharapkan menjadi rujukan dalam perencanaan pembangunan jangka panjang di wilayah Papua. Kolaborasi yang terjalin akan memperkuat keberlanjutan dan pemerataan pembangunan di daerah-daerah terpencil,” tambah Direktur Jenderal.
(Eky)
