Sehingga kepala daerah yang belum selesai masa jabatannya, cenderung memainkan politisasi identitas untuk dapat dukungan.
“Padahal kepala daerah, baik Gubernur, Bupati, maupun Wali Kota adalah memimpin Forkompinda yang membawahi kepolisian, kejaksaan, juga kehakiman yang ada di daerah,” tandasnya.
“Kalau kepala daerahnya sudah terkontaminasi, lalu independensi aparat di bawah Forkompinda seperti apa? Makanya saya minta pemerintah pusat dalam hal ini Presiden Jokowi yang memberi perintah keras!” ungkap Habib Syakur.
Karena itu pula, Habib Syakur meminta Jokowi memanggil Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, serta seluruh kepala daerah agar tegak lurus mengamankan negara dari penyusupan oleh kelompok berbahaya khilafah ISIS HTI.
