“Kalau dia punya semangat itu (pemberantasan korupsi), tentu yang diminta adalah penuntasan kasus itu secara adil dan berdasarkan koridor hukum. Bukan malah memrovokasi dan menarasikan seolah penanganan kasus Plate itu politisasi hukum. Sesat pikir saya khawatirnya,” ujarnya.
Hormati Proses Hukum
Lebih lanjut, terkait dengan penetapan tersangka Johnny G Plate, Habib Syakur yakin Kejaksaan Agung tentu sangat mempertaruhkan reputasinya. Apalagi momentum penetapan tersangka Sekjen DPP Partai NasDem itu terjadi di momentum politik yang tentu cukup sulit menghindarkan asumsi negatif soal politisasi hukum.
“Jelas dampaknya dituding politisasi hukum. Tapi saya kira Kejaksaan Agung profesional, tak akan menetapkan tersangka jika tidak ada minimal 2 (dua) alat bukti kuat,” tandasnya.
