Oleh: Esra Kriahanta Sembiring, (Kolonel TNI Angkatan Udara, Mahasiswa Doktoral Ilmu Pertahanan, UNHAN RI)
Pertambahan penduduk Indonesia meningkat drastis jumlahnya tiap tahun. Merujuk pernyataan Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setyabudi bahwa per semester I 2024 jumlah penduduk di Indonesia mencapai 282.477.584 jiwa. Jumlahnya naik 1.752.156 jiwa dibanding semester II tahun 2023. Bila dijumlahkan rata-rata penambahan jumlah 3 juta jiwa lebih dalam setiap tahunnya. Sehingga ditahun emas Indonesia 2045 maka dapat diperkirkan jumlahnya sekitar 350 juta jiwa. Bertambah sekitar 65 juta jiwa dari jumlah saat ini. Bisa dibayangkan bagaimana pelik dan rumit nya pemerintah Indonesia bila pertambahan jumlah penduduk yang pesat ini tidak diantisipasi sejak dini.
Dalam negara demokrasi seperti Indonesia, Hak dan kewajiban warga negara Indonesia telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tertinggi Indonesia, yakni UUD 1945. Pada pasal 27 ayat (2) berbunyi, “Tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.” masyarakat dapat menuntut haknya untuk dipenuhi pemerintah.
Karena itu sangat logis jika pemerintahan Presiden Jokowi saat ini memilih mengantisipasi bonus demografi tersebut sejak dini, salah satunya dengan strategi memindahkan ibukota negara dari Jakarta ke IKN Nusantara di Penajam Paser Utara di Kalimantan Timur.
Sebagai upaya mendorong terciptanya magnet pertumbuhan ekonomi baru yang berpotensi menstimulus pertumbuhan ekonomi semakin merata dan bertumbuh semakin tinggi. Dengan demikian terbuka peluang terciptanya lapangan kerja yang sangat besar. Hasil akhirnya adalah tercapainya kesejahteraan bagi seluruh warga negara Indonesia. Logika sederhananya, bila ibukota dipindahkan ke lokasi baru di luar jawa maka investasi baru dan peluang usaha baru juga akan tumbuh di lokasi baru tersebut yang pasti juga akan membutuhkan tenaga kerja baru.
Bila semua warga negara memiliki pekerjaan yang layak maka semakin besar peluang terpenuhi kesejahteraannya.
