Home / Artikel / Hore “THR” PNS DKI Cair Akhir Mei 2019

Hore “THR” PNS DKI Cair Akhir Mei 2019

Jakarta, sketsindonews – Pegawai PNS DKI Jakarta nantinya akan menerima pencairan THR (Tunjangan Hari Raya) kisaran tanggal 28-29 Mei 2019. Hal ini di ungkapkan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta Chaidir mengatakan bagi pegawai Pemprov DKI akan turun pada saat akhir bulan Mei 2019, ucapnya.

Tanggal ini didapatkan setelah pemerintah pusat menurunkan kebijakan soal THR.

“Kalau Pemda DKI kemungkinan diprediksi ya minggu akhir bulan Mei ya jatuh di 28 atau 29,” ujar Chaidir ketika dikonfirmasi, saat ditanya media. (17/5)

Menurut Chaidir, pencairan THR berbeda-beda tergantung kesiapan masing-masing pemda atau instansi pemerintah.

Saat ini, pihaknya menyiapkan peraturan gubernur untuk pencairan THR sebagai pedoman  dasar.

“Jadi begitu kelar baru dikasih ke yang megang duit, BPKD (Badan Pengelola Keuangan Daerah). Diterbitkan SPM (surat perintah membayar) gironya,” katanya. 

Chaidir enggan mengungkapkan total anggaran yang dialokasikan untuk THR. Ia menjelaskan besaran THR yang diterima akan tergantung gaji bulan terakhir.

“Sesuai take home pay (THP), tergantung pangkat dan golongan,” ujar Chaidir. 

Selain PNS, pegawai dengan status penyedia jasa lainnya orang perorangan (PJLP) juga akan menerima THR.

“Tapi bukan THR bunyinya, apresiasi lah. Penghargaan dia kerja. Jumlahnya sama kayak gaji bulan terakhir. Kalau UMR ya UMR,” katanya. 

Sementara untuk tenaga ahli tidak akan menerima THR.

Sebelumnya, THR dan gaji ke-13 PNS dipastikan cair pada 24 Mei 2019.

Sebelumnya Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Syafruddin mengatakan, hal tersebut sudah disampaikan dalam rapat terbatas para menteri bersama Presiden Joko Widodo.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah akan merevisi aturan yang mengatur soal pencairan THR bagi PNS. 

Adapun peraturan yang akan direvisi, yakni Peraturan (PP) Nomor 35 Tahun 2019 tentang Gaji ke-13, dan PP Nomor 36 Tahun 2019 mengenai THR.

Sebab, dalam Pasal 10 Ayat 2 di kedua PP tersebut memerintahkan teknis pemberian gaji, pensiun, tunjangan ke-13 dan THR yang bersumber dari APBD diatur dengan Peraturan Daerah.

Jika kedua peraturan tersebut tak direvisi, dikhawatirkan pencairan THR dan gaji ke-13 akan telat atau tertunda, ucap Sri Mulyani.

nanorame

Check Also

Sebanyak 533 Taruna Akmil Kunjungi Mueum Pusat TNI AU Dirgantara Mandala

Yogyakarta, sketsindonews – Sebanyak 533 taruna tingkat 1 dan IV Akademi Militer, Minggu (26/5) mengunjungi …

Watch Dragon ball super