Selain tujuh negara yang sudah disebutkan, sejumlah negara juga memberikan rekomendasi yang berkaitan dengan situasi HAM di Papua, walaupun tidak dinyatakan secara eksplisit.
Australia merekomendasikan agar Indonesia meningkatkan transparansi HAM dengan memberikan akses media lokal maupu internasional, meningkatkan hubungan dengan Kantor Komisioner HAM PBB, Palang Merah Dunia dan organisasi internasional yang relevan.
Selain itu Australia juga meminta Indonesia mengambil tindakan untuk memastikan bahwa pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran yang dilakukan oleh pasukan keamanan Indonesia diselidiki dan mereka yang dianggap bertanggung jawab dituntut dengan cara yang adil.
“Memastikan investigasi cepat, komprehensif, dan efektif atas tuduhan pelanggaran HAM yang kredibel oleh anggota pasukan keamanan…,” demikian rekomendasi Australia.
Ada pun Austria merekomendasikan langkah-langkah efektif lebih lanjut untuk mengakhiri impunitas dalam kasus-kasus kekerasan dan penyiksaan yang dilakukan oleh aparat keamanan.
Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi, mengatakan setelah melakukan dialog selama 3,5 jam dengan delegasi dari 103 negara, tertangkap pesan kuat bahwa para delegasi mengapresiasi berbagai kemajuan serta upaya dan komitmen Indonesia dalam mengatasi tantangan di bidang pemajuan dan perlindungan HAM.
Namun, intelektual muda dan aktivis HAM Papua, Markus Haluk, menilai sebaliknya. Ia berpendapat, laporan HAM delegasi RI di Dewan HAM PBB tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya, terangnya (6/5)
Karena itu, lanjut dia, rakyat Papua menolak ‘pembohongan’ pemerintah RI dalam UPR dan menuntut pemerintah memnerikan hak penentuan nasib sendiri.
sumber : Wim Goissler
reporter : nanorame
