Jakarta, sketsindonews – Tertundanya pelantikan eselon III dan IV terindikasi adanya ketidak beresan dalam isu rotasi, mutasi, demosi dan promosi di tubuh pejabat DKI menjadikan blunder bagi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Hal ini membuktikan Anies gagal mengetahui potensi peran pamong atau pula Anies pun tak tahu bahwa pejabat yang mampu justru digilas oleh informasi sepihak tanpa melalui aturan perundangan.
Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi DKI sepertinya tidak punya parameter dan indikator trade record, rekam jejak pendapat yang semestinya itu di jadikan sumber utama seorang untuk di lakukan mutasi dan promosi melalui level kepangkatan dan karir ujar Victor Irianto Napitupulu (VIN) selaku Ketua Lembaga P Pemantau Pengawasan Aparatur Daerah (LP2AD).(12/2)
Dalam undangan itu tidak dijelaskan mengapa pejabat tersebut mengalami demosi dari eselon III (camat) menjadi eselon IV (lurah). Padahal, PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen ASN jelas mengatur bahwa jika seorang ASN mengalami pergeseran posisi atau jabatan, harus dijelaskan apa sebab musababnya.
