Home / Artikel / Isu Rotasi Mutasi DKI Seperti Ganti Rezim, Anies Harus Tunda Hingga Pilpres

Isu Rotasi Mutasi DKI Seperti Ganti Rezim, Anies Harus Tunda Hingga Pilpres

Jakarta, sketsindonews – Tertundanya pelantikan eselon III dan IV terindikasi adanya ketidak beresan dalam isu rotasi, mutasi, demosi dan promosi di tubuh pejabat DKI menjadikan blunder bagi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Hal ini membuktikan Anies gagal mengetahui potensi peran pamong atau pula Anies pun tak tahu bahwa pejabat yang mampu justru digilas oleh informasi sepihak tanpa melalui aturan perundangan.

Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi DKI sepertinya tidak punya parameter dan indikator trade record, rekam jejak pendapat yang semestinya itu di jadikan sumber utama seorang untuk di lakukan mutasi dan promosi melalui level kepangkatan dan karir ujar Victor Irianto Napitupulu (VIN) selaku Ketua Lembaga P Pemantau Pengawasan Aparatur Daerah (LP2AD).(12/2)

Dalam undangan itu tidak dijelaskan mengapa pejabat tersebut mengalami demosi dari eselon III (camat) menjadi eselon IV (lurah). Padahal, PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen ASN jelas mengatur bahwa jika seorang ASN mengalami pergeseran posisi atau jabatan, harus dijelaskan apa sebab musababnya.

Seperti di Jakarta Barat semuanya pamong Lurah Camat di ganti, ini apa iya pergantian seperti “rezim” harus semuanya di ganti. Belum lagi di Jakarta Pusat rumor ini begitu menjadi pergunjingan terkait posisi yang tak elok selain juga di cari sela salahnya.

Apa seperti itu, kami yakin Gubernur Anies tak tahu itu kedepannya itu bisa menjadikan blunder buat Gubernur di masa mendatang, tandas VIN.

Sebaiknya Anies untuk menunda hingga pilpres jika rotasi mutasi tidak menjadi terokontaminasi oleh kepentingan politik maupun keinginan kelompok tertentu yang sebetulnya bisa menjebloskan Anies di hadapan publik Jakarta.

Maju Kotanya, Menderita ASN nya” ini akan terbukti sehingga skeptis pamong terhadap pimpinan akan berbuah petaka buat citra Gubernur DKI Anies.”

Anies sosok yang bukan orang dari unsur partai, warga Jakarta banyak herharap ia mampu menjawab Anies milik semua golongan termasuk ASN yang sudah teruji akan netralitas PNS, terang VIN lebih lanjut.

Dilain pihak Aliansi Masyarakat Jakata (Amarta) M Rico Sinaga menyatakan Gubernur Anies telah gagal secara paripurna oleh karena lambatnya dalam rotasi mutasi, selain telah menduduki orang yang tidak tepat.

Penundaan ini sebuah bukti kalo ada ketidak beresan internal atau intervensi oleh kelompok hingga penggiringan kepentingan justru menjadi titik rawan “kong kang kalikong” bagi terbentuknya “good governances” menjadi rusak di tubuh pemda DKI, kata Rico.

nanorame

Check Also

Festival Olahraga Rakyat Laksanakan Pembinaan Potensi Lokal

Celotebangnano, Sketsindonews – Suku Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Jakarta Jakarta melalui Kasi Olahraga …

Watch Dragon ball super