Politisi Dapil Sulawesi Tengah itu mengutarakan adanya kebijakan perpanjangan ekspor tersebut menandakan bahwa pemerintah saat ini tidak siap, serta tidak komitmen bahkan cenderung menjebak investor yang telah membangun smelter untuk penunjang kegiatan pertambangan.
Invetor, sebut dia, akan menerima malapetaka dikarenakan tidak adanya kepastian hukum serta perlindungan kepada investor untuk meningkatkan investasi yang diberikan oleh pemerintah.
Karena itu, sebut dia, jika kebijakan Plt Menteri ESDM dipaksakan untuk diterapkan maka semua rencana yang telah dibangun oleh investor dan pemerintah akan berubah, yang berdampak pada memudarnya kepercayaan investor terhadap pemerintah.
