Home / Artikel / Palsukan Surat Tanah, Lurah Jati Raden Di Polisikan

Palsukan Surat Tanah, Lurah Jati Raden Di Polisikan

Bekasi, sketsindonews – Sepandai pandainya Tupai meloncat akhirnya jatuh juga. Sepertinya Pepatah itu yang pas ditujukan kepada Lurah Jati Raden Agus Mulyana.

Melalui Surat Pemanggilan yang dilayangkan oleh Bareskrim Mabes Polri kepada Lurah Jati Raden atas dugaan Pemalsuan Surat Tanah yg sdh memiliki kekuatan hukum tetap (Inkracht).

Berdasarkan putusan-putusan Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi serta keterangan-keterangan yg dikeluarkan oleh Walikota Bekasi, hingga saat ini ahli waris dari pemilik tanah yg berada di wilayah RT 02 RW 08 Kp.Kranggan Kulon Kelurahan Jati Raden Kecamatan Jatisampurna dengan luas +/- 37.580 meter persegi H.Naman Cs belum mendapatkan tanda tangan dari Lurah Jatiraden Agus Mulyana tentang surat pengakuan atas hak (sporadik) dengan berbagai macam alasan,diantaranya : Agus Mulyana.S.Sos selaku Lurah Jatiraden memberikan pernyataan kepada pihak ahli waris kalau putusan pengadilan itu tidak memuaskan dan hanya memenangkan sepihak saja serta dinyatakan pula bahwa lembaga pengadilan adalah bentuk dan ciptaan manusia yang bisa dibuat.

Dalam hal ini Lurah Jatiraden Agus Mulyana ngotot bahwa tanah tersebut masih dimilki oleh 20 penggarap yg hanya memiliki surat SPPT.sementara kita ketahui SPPT bukan merupakan dasar kepemilikan atas tanah.Apalagi hal tersebut sudah digugurkan dengan Putusan Pengadilan Nomor 296/Pdt.G/2013/PN.Bks Jo Nomor 17/Bdg/2015/PN.Bks.

Padahal sebelumnya pada tgl 02 Februari 2016 melalui pengacara ahli waris SHM & Partners telah melayangkan surat kepada Walikota Bekasi,dengan memohon Konfirmasi atas Girik no 329 persil 3B Klas II seluas +/- 37.580 meter persegi.Kemudian pada tanggal 17 Maret 2016 Pemkot Bekasi melalui SEKDA menindaklanjuti surat dari SHM & Partner dg menggelar rapat pembahasan tanah girik no 329 persil 3B klas II yg dilaksanakan pada hari senin tanggal 21 Maret 2016 pukul 09.00 WIB dan dihadiri oleh:

  1. Staf ahli bidang hukum Setda Kota Bekasi
  2. Kepala BPKAD Kota Bekasi Up.Bidang Aset.
  3. Kepala Kantor Pertanahan Setda Kota Bekasi
  4. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Bekasi
  5. Kepala Bina Pemerintahan Setda Kota Bekasi
  6. Camat Jatisampurna
  7. Lurah Jatiraden
  8. RW 08
  9. Pengacara ahli Waris

Dari hasil rapat tersebut pada tanggal 25 April 2016 diterbitkan surat melalui Kelurahan Jati Raden no surat 593/22-kl-Jrd ditanda tangani langsung oleh Lurah Jatiraden Agus Mulyana.S.Sos dan diketahui oleh Camat Jatisampurna saat itu Drs Dinar Faisal Badar menerangkan dalam surat tersebut bahwa dalam kartu inventaris barang Kelurahan Jati Raden tidak adanya aset Kelurahan berupa tanah seluas 3.6 Ha.

Dengan rujukan surat yg dikeluarkan oleh Kelurahan Jatiraden maka pada tanggal 12 Mei 2016 melalui Walikota menerbitkan surat yg menyatakan objek tanah Girik nomor 329 persil 3B Klas II seluas +/- 3.7 Ha di kelurahan Jatiraden Kecamatan Jatisampurna dinyatakan bukan bagian dari aset milik Pemkot serta tidak terdapat dalam laporan neraca Pemkot Bekasi dan juga tidak terdapat dalam Buku Kartu Induk Barang baik di Kelurahan Jati Raden maupun Kecamatan Jatisampurna.

Tetapi Lurah Jati Raden tetap tidak mau menandatangi surat pengajuan atas hak (sporadik) dengan berbagai macam alasan tadi,bahkan yg membingungkan ahli waris saat rapat di kantor Kelurahan Jatisampurna yang dihadiri oleh Hanny Siswadi.SH.MS.i Kabag Hukum Kota Bekasi saat itu dan Camat Jatisampurna Drs. Abi Hurairah,Lurah Agus Mulyana mengatakan dirinya harus meminta persetujuan terlebih dahulu dari beberapa Tokoh di sekitar,kalau Tokoh2 tsb setuju maka Lurah Agus Mulyana siap menandatangani surat Sporadik tsb. Kami pun bingung siapa tokoh yang dimaksud Lurah Agus ini..tanya Ridwan Putra dari H.Naman yang mewakili keluarga ahli waris.Bukannya Sporadik itu hak penuh dari seorang Lurah untuk menandatangani, tambahnya.
Ridwan menambahkan Lurah Agus Mulyana saat itu mengatakan “ada nanti sore saya menghadap terlebih dahulu kepada Tokoh itu”kalau dapat ijin saya tandatangani kalau tidak saya ga bisa tandangani”.

Yang akhirnya ahli waris pun melayangkan surat kepada Walikota Bekasi pada tgl 08 Juni 2016 untuk meminta solusi dan memfasilitasi proses administrasi pertanahan sesuai dengan kewenangan Lurah.Dan juga melayangkan surat kepada Inspektorat Kota Bekasi atas sikap Lurah Jatiraden yang patut disesalkan dengan tidak mengakui serta menyampingkan hasil putusan pengadilan dan terhambatnya pelayanan publik kepada masyarakat.

Ridwan berharap melalui Inspektorat Kota Bekasi saat itu untuk dapat mengambil langkah-langkah Kongkrit dari aparatur Pemkot Bekasi dalam hal ini Lurah Jati Raden atas suatu pemahaman yang keliru dari Lurah Jati Raden dengan tidak mengakui serta menyampingkan hasil putusan pengadilan yg telah memiliki kekuatan hukum tetap.

Kemudian yang membuat kami bingung,lanjut Ridwan pada tanggal 30 Juni 2016 diterbitkan surat Kecamatan Jatisampurna yg ditandatangani Camat Jatisampurna Drs.Abi Hurairah,MS.i bahwa obyek tanah C.2/II persil 3B kelas III dengan luas tanah 40.887.meter persegi dinyatakan atas nama Desa Kranggan Kulon dengan buku C terlampir terlegalisir cap stempel Lurah Jati Raden Agus Mulyana.S.sos tertanggal 27 Juni 2016 dan menurut keterangan Kecamatan Jatisampurna luas tanah tersebut sudah menyusut yang tadinya 40.887 meter persegi menjadi 36.000 meter persegi.

Hanya berselang dua minggu kemudian pada tanggal 15 Agustus 2016 diterbitkan kembali surat dari Kecamatan yg ditandatangani oleh Camat Jatisampurna Drs.Abi Hurairah dengan obyek lokasi yang sama dinyatakan atas nama GANIH PR DAMSEK.

Kami pun keluarga bertambah bingung “kok bisa yaa,dalam dua minggu Lurah dan Camat mengeluarkan surat yang berbeda dengan obyek lokasi yg sama, di lokasi tanah keluarga saya yang pertama dinyatakan dimiliki atas nama Desa Kranggan Kulon, berartikan bisa dibilang Tanah Kas Desa(TKD).Dan yang kedua dimiliki oleh Ganih PR Damsek.

Saat kami tanyakan bukti kepemilikan surat tersebut kepada Pihak Lurah maupun Camat dan Inspektorat,Kelurahan dan Kecamatan tidak bisa menunjukkan keaslian dari surat-surat tersebut.Maka kami pun segera melaporkan hal ini kepada Bareskrim Mabes Polri atas dugaan pemalsuan surat.Dan hingga hari ini kami belum mendapatkan jawaban atas surat yang kami layangkan ke Inspektorat Kota Bekasi dan Walikota Bekasi,tandas Ridwan.

Kenapa kami justru dipersulit dalam pengurusan hak dari tanah kami yang sudah mendapatkan keputusan tetap dari Pengadilan.Dan Lurah Jati Raden,Camat Jatisampurna hingga Walikota sendiri pun sudah menerbitkan surat keterangan sebelumnya bahwa tanah milik kami tersebut bukan bagian dari aset Pemkot Bekasi.

“Kemudian persoalan sporadik bukannya hak penuh dari tupoksi seorang Lurah?Kenapa Lurah harus meminta persetujuan Tokoh yg hingga saat ini tidak pernah mau disebutkan Tokohnya siapa.Ada apa dengan LurahJati Raden.Bukannya pimpinan Lurah adalah Walikota,”Cetus Ridwan. (..)

Check Also

Bawaslu Harus Cermati Reuni Aksi Persaudaraan 212 Yang Akan di Gelar di Monas

Jakarta, sketsindonews – Alumno 212 akan kembali menggelar aksi yangvrencananya akan menggelar di lapangan Monas …

Watch Dragon ball super