Kinerja PLN Bikin Rakyat Meradang, Hampir Ratusan Milyar Kegiatan Transaksi Ekonomi Merugi

Jakarta, sketsindonews – Gara lamou mati oleh PLN ratusan milyar bahkan trlyunan rupiah transaksi ekonomi lumpuh total sehinga ini menjadi kritikan pedas terhadap Pemerintah. Siapa yang bertanggung jawab terhadap kinerja PLN yang selama ini carut marut.

Menteri BUMN Rini Sumarmo dan Dirut PLN seharusnya mundur akibat terputusnya aliran listrik sepertinya telah menyakiti hati rakyat hingga hujatan terus meradang perusahaan BUMN tersebut.

Presiden Jokowi tak luput langsung menyambangi Kantor PLN, Ia merasa sangat kecewa setelah mendengar penjelasan Dirut PLN hingga Jokowi pun enggan untuk mengomentari hasil matinya PLN di beberapa wilayah di Indonesia.

Menurut Ir. KPH. Bagas Pujilaksono Widyakanigara, M.Sc.LC Eng.Ph.D dari Fakultas Tekhnis Universitas Gajah Mada melayamgkan surat terbuka menyatakan kepada Presiden Jokowi akibat kinerja PLN yang berdampak Nasional.

“Saya berduka yang sangat mendalam sekaligus malu atas matinya listrik di wilayah Jabar dan DKI kemarin pagi hingga larut malam hari. Innallilahi wainnallilahi rojhiun. Tentu saja dampaknya sangat luas dan merugikan banyak pihak terutama jika dilihat dari aspek ekonomi”.,tuturnya.

PLN harus bertanggung jawab dengan memberikan kompensasi kerugian kepada pihak-pihak yang dirugikan. Jangan sampai ada kesan PLN sangat garang memperingatkan orang yang terlambat membayar listrik, namun jika dirinya gagal berfungsi, beraninya hanya minta maaf. (5/8)

Kinerja Regulator (Kementerian ESDM) sebagai pembuat kebijakan dan Operator (PLN), perlu dikaji ulang agar keduanya bisa bersinergi dengan baik dan profesional. Kejadian kemarin jelas menunjukkan keduanya kedodoran dalam mengemban amanah rakyat.

Matinya listrik di wilayah Jabar dan DKI kemarin menunjukkan, bahwa kita bangsa Indonesia masih berada di Zona Merah Krisis Energi Listrik, yang ditandai dengan cadangan pembangkitan listrik yang super rendah, sehingga backup energy system tidak terbangun. Akibatnya, jika ada pembangkitan yang gagal berfungsi, maka listrik padam di wilayah yang luas dengan dampak ekonomi yang sangat luas juga.

Indonesia adalah negara rawan bencana, kondisi force major bisa saja terjadi setiap waktu. Kejadian seperti yang terjadi di wilayah Jabar dan DKI kemarin, besar kemungkinannya terulang kemabali di masa yang akan datang.

Tidak bisa sepenuhnya kesalahan ini ditumpahkan ke PLN. Kontribusi Regulator juga signifikan yaitu lemahnya dalam membangun blueprint energi nasional, nuansa politiknya dominan. Kehandalan sistem energi nasional rendah karena kita masih mengandalkan batubara, katanya.

Sambung Bagas, kecilnya cadangan energi listrik nasional, karena kebijakan Kementerian ESDM tidak jelas, buktinya program prestisius 35 GW yang seharusnya tuntas di tahun 2019 gagal terwujud.

Kondisi ini diperburuk dengan PLTU-PLTU yang berkapasitas besar yang ada di pulau Jawa sudah uzur, yaitu Poiton sudah 25 tahun, dan Suralaya yang jauh lebih tua lagi karena dibangun tahun 1984. Tentunya efisiensi pembangkitan kedua PLTU tersebut sudah sangat rendah. Tidak bisa diharapkan lagi.

Jika pemerintah ingin membangun sektor industri, benahi terlebih dahulu sektor energi dari sisi ketersediaan energi listrik, kehandalan sistem pembangkitan dan jaringannya.

Perlu pemerintah sadari, harga listrik kita sudah lumayan mahal, namun sayangnya tidak diikuti dengan perbaikan kinerja PLN.

Saya tidak akan menyalahkan siapa-siapa, karena masalah energi listrik di Indonesia sangat kompleks. Kondisi ini diperburuk dengan masih tingginya tingkat korupsinya di sektor ini.

Saran saya ke pemerintah adalah sebagai berikut:
Pertama, segera mulai dengan program Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) yang jauh lebih berdaya, stabil dan handal dibandingkan PLTU Batubara. Kita bangun backup energy system nasional yang lebih baik.

Kedua, Pemerintah harus lebih aggressive dan serius membangun geotermal, biomass dan hidro sebagai komplimen dan sekaligus memperbaiki daya dukung lingkungan terhadap kehidupan manusia.

Ketiga, Benahi manajemen PLN bukan hanya dari sisi manajemen keuangan namun juga teknologinya.

Jika Pemerintah mampu melakukan ketiga hal diatas, sudah merupakan kemajuan yang luar biasa dalam mengatasi krisis energi listrik.

Sekali lagi, padamnya listrik di wilayah Jabar dan DKI kemarin semata bukan hanya hanya karena ganguan sistem pembangkitan dan jaringan listrik, namun lebih dalam lagi yaitu tidak terbangunnya backup energy system nasional karena rendahnya cadangan energi listrik.

Saya siap membantu pemerintah memulai program nuklir untuk energi dan untuk tujuan damai, namun saya akan berkiprah tenaga nuklir bukan untuk senjata.

nanorame