Matinya listrik di wilayah Jabar dan DKI kemarin menunjukkan, bahwa kita bangsa Indonesia masih berada di Zona Merah Krisis Energi Listrik, yang ditandai dengan cadangan pembangkitan listrik yang super rendah, sehingga backup energy system tidak terbangun. Akibatnya, jika ada pembangkitan yang gagal berfungsi, maka listrik padam di wilayah yang luas dengan dampak ekonomi yang sangat luas juga.
Indonesia adalah negara rawan bencana, kondisi force major bisa saja terjadi setiap waktu. Kejadian seperti yang terjadi di wilayah Jabar dan DKI kemarin, besar kemungkinannya terulang kemabali di masa yang akan datang.
Tidak bisa sepenuhnya kesalahan ini ditumpahkan ke PLN. Kontribusi Regulator juga signifikan yaitu lemahnya dalam membangun blueprint energi nasional, nuansa politiknya dominan. Kehandalan sistem energi nasional rendah karena kita masih mengandalkan batubara, katanya.
Sambung Bagas, kecilnya cadangan energi listrik nasional, karena kebijakan Kementerian ESDM tidak jelas, buktinya program prestisius 35 GW yang seharusnya tuntas di tahun 2019 gagal terwujud.
Kondisi ini diperburuk dengan PLTU-PLTU yang berkapasitas besar yang ada di pulau Jawa sudah uzur, yaitu Poiton sudah 25 tahun, dan Suralaya yang jauh lebih tua lagi karena dibangun tahun 1984. Tentunya efisiensi pembangkitan kedua PLTU tersebut sudah sangat rendah. Tidak bisa diharapkan lagi.
Jika pemerintah ingin membangun sektor industri, benahi terlebih dahulu sektor energi dari sisi ketersediaan energi listrik, kehandalan sistem pembangkitan dan jaringannya.
Perlu pemerintah sadari, harga listrik kita sudah lumayan mahal, namun sayangnya tidak diikuti dengan perbaikan kinerja PLN.
