Jakarta, sketsindonews – Dalam upaya mewujudkan komitmen pencegahan korupsi, Kementerian Perhubungan bekerjasama dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) telah melakukan penandatanganan nota kesepahaman pemanfaatan katalog elektronik (e-katalog) sektoral dalam proses pengadaan barang/jasa. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi hadir langsung melakukan penandatanganan di kantor LKPP Jakarta, Jumat (15/2).
Usai melakukan penandatanganan, Menhub Budi, mengatakan pemanfaatan e-katalog ini sangat membantu Kemenhub dalam hal pengadaan barang dan jasa, sehingga dapat mempercepat proses pengadaan juga mencegah adanya tindakan yang melanggar hukum dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah.
“Saya memang melihat bahwa pengadaan barang di kementerian ini cukup kompleks ya apalagi ada hirarki. Namun dengan adanya katalog elektronik ini lebih pas, dan Kementerian Perhubungan akan pro aktif untuk manfaatkan e-katalog, ”ujar Menhub.
