Kritis otokritik terhadap pemerintah itu perlu dilakukan wajib hukumnya oleh kaum intelektual kita dalam proses berdemokrasi, tetapi itu belum cukup pula perlu juga mengetahui masalah yang dihadapi pemerintah saat ini secara serius secara bersama – sama sehingga melihat persoalan bangsa ini bisa lebih jernih & obyektif serta menyeluruh.
Semisalnya, Pemerintah saat ini membuat Pekan Pancasila 1 juni 2017, itu adalah untuk pendekatan komunikasi terhadap warga negaranya warga bangsanya, sbg bagian dari menjalankan etika publik yang luhur & rasional serta realistis dengan titik penekanannya ialah pd menjaga & merawat ingatan publik akan Konsensus Nasional RI yaitu Pancasila & UUD 1945, artinya untuk menjaga jaga sumber etika publik itu sendiri yang berlaku di republik ini sehingga tidak digantikan oleh etika publik “import”.
Memang gaya & polesan pemerintah didlm menangkal berbagai hal yang mengancam Kedaulatan RI ini bisa berbeda dari satu rezim ke rezim yang lain, bagi yang suka itu dukungan wajar adanya, bagi yang gak suka itu masalah selera pendekatan saja. Namun yang perlu kita lihat lebih jauh mendalam lg adalah niat pemerintah untuk berkomunikasi dengan warga nya yang tidak menabrak aturan main bersama. Menilainya sesuai posisi kita masing-masing dalam bersikap & memandang pemegang kekuasaan pada hari ini, sekiranya agar fair.
