Home / Berita / Konteks Pemerintah Membuat Hari Pekan Pancasila 1 Juni 2017

Konteks Pemerintah Membuat Hari Pekan Pancasila 1 Juni 2017

sketsindonews – Konteks Pemerintah Jokowi – JK membuat Pekan Pancasila 2017 & menetapkan 1Juni 2017 ssebagai hari libur nasional saat ini adalah untuk membendung gerakan ekstrem baik berasal dari kiri maupun dari kanan, dengan memanfaatkan resources yang ada agar pesan gampang dipahami publik. Menampilkan simbol-simbol nasionalisme sebagai tahap awalan untuk mempersatukan warga negara dalam menghadapi ancaman yang sama didepan mata, sudah semestinya dilakukan.

Salah satunya ancaman datang dari gerakan kanan ekstrimis yang bersifat Global Transnasional saat ini. Cara untuk melawan hal itu salah satunya dengan menampilkan pencitraan simbol – simbol nasionalisme yang bertujuan membangkitkan & merawat alam bawah sadar warga negara agar selalu ingat dengan konsensus nasionalnya. Seperti seorang dalang melakoni pementasan wayang kulit untuk para penontonnya semalam suntuk, itu cara pendekatannya.

Proses komunikasi antara pemerintah dengan warga negara yang lebih luas lintas kelas & lintas apapun jua tanpa meninggalkan yang namanya akar permasalahan dari munculnya gerakan ekstrimis ini itu, ialah kesenjangan sosial. Sekiranya hal ini haruslah dipahami oleh publik luas termasuk kaum intelektualnya.

Kritis otokritik terhadap pemerintah itu perlu dilakukan wajib hukumnya oleh kaum intelektual kita dalam proses berdemokrasi, tetapi itu belum cukup pula perlu juga mengetahui masalah yang dihadapi pemerintah saat ini secara serius secara bersama – sama sehingga melihat persoalan bangsa ini bisa lebih jernih & obyektif serta menyeluruh.

Semisalnya, Pemerintah saat ini membuat Pekan Pancasila 1 juni 2017, itu adalah untuk pendekatan komunikasi terhadap warga negaranya warga bangsanya, sbg bagian dari menjalankan etika publik yang luhur & rasional serta realistis dengan titik penekanannya ialah pd menjaga & merawat ingatan publik akan Konsensus Nasional RI yaitu Pancasila & UUD 1945, artinya untuk menjaga jaga sumber etika publik itu sendiri yang berlaku di republik ini sehingga tidak digantikan oleh etika publik “import”.

Memang gaya & polesan pemerintah didlm menangkal berbagai hal yang mengancam Kedaulatan RI ini bisa berbeda dari satu rezim ke rezim yang lain, bagi yang suka itu dukungan wajar adanya, bagi yang gak suka itu masalah selera pendekatan saja. Namun yang perlu kita lihat lebih jauh mendalam lg adalah niat pemerintah untuk berkomunikasi dengan warga nya yang tidak menabrak aturan main bersama. Menilainya sesuai posisi kita masing-masing dalam bersikap & memandang pemegang kekuasaan pada hari ini, sekiranya agar fair.

Semestinya tugas kaum intelektual salah satunya ialah memajukan etika publik yang dihubungkan dengan rasa cinta tanah air, terlepas dari posisi pilihan politik masing – masing.

Meningkatkan rasa nasionalisme yang tinggi oleh para kaum intelektual untuk publik luas, sehingga kita bersama – sama punya Sikap Patriotik terhadap Bangsa & Negara serta Rakyat Indonesia yg sesuai dgn Konsensus Nasional kita yaitu Pancasila & UUD 1945. Kebhinekaan dlm Persatuan & Persatuan dalam Kebhinekaan adalah takdir hidup kita bersama sebagai Bangsa Indonesia. Merdeka !!!

Oleh: Jove Manukoa (Relawan Jokowi – JK)

Check Also

Presdir PT Goodyear Dipecat, Kuasa Hukum Sebut Melanggar Aturan Tbk

Jakarta, sketsindonews – Presiden Direktur PT Goodyear Indonesia TBK, Loi Siew Kee atau Allan Loi …

Watch Dragon ball super