“Di pelanggaran hak cipta, uang yang beredar bisa dipastikan melebihi nominal operasi tangkap tangan (OTT) yang terjadi di Kementerian Perhubungan kemarin. Kebijakan reformasi di bidang hukum harus juga menyentuh di sektor hak cipta ini,” harap Anang di gedung DPR, Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rabu (12/10/2016).
Menurut dia, reformasi di bidang hukum harus menyentuh di bidang supremasi hak cipta. Anang menyebutkan UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah tersedia, hanya saja, imbuh Anang, implementasi di lapangan masih belum maksimal.
