Home / Artikel / Sidang Gugatan Terhadap BPN Jaksel Dan PDAM Ditunda

Sidang Gugatan Terhadap BPN Jaksel Dan PDAM Ditunda

Jakarta, sketsindonews – Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN DKI Jakarta).
Kembali melakukan jalannya persidangan ke 5 dengan perkara nomor : 176/5/2016/PTUN-JKT Antara penggugat yaitu Waga kampung lauser dengan tergugat l Badan Pertanahan Nasional (BPN Jaksel) dan tergugat ll intervensi PDAM DKI Jakarta, pada Hari Rabu (12/10) dengan agenda mendengarkan jawaban dari tergugat ll .

Pada sidang sebelumnya, warga kampung lauser melakukan gugatan ke PTUN Jakarta terhadap BPN Jaksel dan PDAM DKI Jakarta atas di terbitkan nya Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor : 1621 oleh BPN Jaksel tertanggal 24 Agustus 2012.

Dalam gugatannya warga kampung lauser dengan kuasa hukum yang di dampingi oleh PBHI Jakarta, Advokat Yudi Rijali Muslim S.H, menyatakan SHGB yang di terbitkan oleh BPN Jakarta Selatan telah menyalahi prosedur perundang-undangan yang berlaku dan jauh sebelumnya bahwa sejak tahun 1955 warga kampung lauser sudah bertempat tinggal, serta warga kampung lauser adalah warga yang taat dalam menjalankan peraturan perundang-undangan dengan membayar Pajak Bumi Bangunan (PBB) pada setiap tahunnya.

Dengan hal itu yang telah di sebutkan di atas warga kampung lauser meminta pada majelis hakim untuk memutuskan untuk membatalkan SHBG yang di terbitkan oleh BPN Jakarta Selatan.

“Sedangkan pada sidang ke 5 hari ini yang telah di jadwalkan untuk mendengarkan jawaban dari tergugat ll intervensi PDAM DKI Jakarta, tetapi dengan alasan bahwa kepala PDAM atau pimpinan ternyata tidak dapat menghadiri persidangan di karenakan sedang sibuk dengan urusan lain,” papar Yudi Rijali Muslim selaku kuasa Hukum Warga.

Maka dengan alasan tersebut, diteruskan Yudi bahwa pihak PDAM DKI Jakarta selaku Tergugat intervensi memohon dalam persidangan untuk dapat di tunda dalam waktu 1 Minggu kedepan. Sedangkan dari pihak penggugat warga kampung lauser yang di wakili oleh kuasa hukum nya yaitu PBHI Jakarta menanggapi hal tersebut dengan keberatan.

“Karena seolah-olah para tergugat tidak dapat menghargai waktu yang telah di jadwalkan oleh majelis hakim dan memperlambat jalannya persidangan, suka datang terlambat dan menindak proses warga pencari Keadilan adalah kebiasaan buruk, Majelis hakim dalam menanggapi dan menyampaikan tanggapan dan keberatan penggugat terhadap tergugat untuk dapat menghargai jalannya persidangan atas asas peradilan cepat dan murah,” tegasnya.

Persidangan yang di gelar terbuka untuk umum dengan Majelis hakim menunda 1 Minggu kedepan di hari Rabu 19 Oktober 2016 dengan agenda yang sama yaitu pembacaan dan mendengarkan jawaban intervensi ll yaitu PDAM DKI Jakarta. (Eky)

Check Also

Security Pos Warga Kelurahan Kebon Kosong

Jakarta, sketsindonews – Security Pos Warga Kebon Kosong Kecanatan Kemayoran lakukan pengamanan terpadu Ramadhan 1439 …

Watch Dragon ball super