Memahami Demokrasi Bung Karno

Sedikit saya kutip pada Tahun 1933, Bung Karno sudah menegaskan, tujuan Indonesia Merdeka haruslah menuju pada masyarakat adil dan makmur, yang didalamnya tak ada lagi penindasan dan penghisapan.

Artinya, masyarakat masa depan itu di dalamnya tak ada lagi kolonialisme, imperialisme, dan kapitalisme.
Dan demokrasi-masyarakat?

Demokrasi-masyarakat, sosio-demokrasi adalah timbul karena sosio-nasionalisme. Sosio-demokrasi adalah pula demokrasi yang berdiri dengan dua-dua kakinya di dalam masyarakat. Sosio demokrasi tidak ingin mengabdi kepentingan sesuatu gundukan kecil sa­haja, tetapi kepentingan masyarakat.

Sosio-demokrasi bukanlah demokrasi a la Revolusi Perancis, bukan demokrasi a la Amerika, a la Inggeris, a la Nederland, a la Jerman dan lain-lain, tetapi ia adalah demokrasi sejati yang mencari keberesan politik dan ekonomi, keberesan negeri dan ke­beresan rezeki. Sosio-demokrasi adalah demokrasi-politik dan demo­krasi-ekonomi.

Peristiwa rezim Ahok-Djarot terkait masalah Bamus Betawi dan persoalan pribadi dengan sejarahwan JJ Rizal yang terkait kepada lembaga budaya HB Jasin. Bukan kah rezim Ahok-Djarot telah menciderai ajaran Bung Karno?

Bung Karno, Tan Malaka dan Muhammad Hatta dalam perjuangan beliau untuk mencapai Indonesia Merdeka banyak mengkritik tentang sistem demokrasi yang terjadi di Eropa/barat.

Pasca keruntuhan kekuasaan feudal, lahirlah sistem demokrasi. Kelihatannya, demokrasi itu membuka ruang bagi rakyat untuk masuk ke parlemen. Bahkan, wakil-wakil kaum buruh juga bisa ikut memerintah melalui parlemen.

Masalahnya, bagi Bung Karno, sekalipun buruh bisa masuk ke parlemen, bahkan bisa menjatuhkan menteri, ia tetap saja tertindas di pabrik. “Ia bisa dilemparkan ke jalanan oleh sang majikan. Menjadi pengangguran,” kata Bung Karno.

Betapapun, dalam demokrasi borjuis, kaum proletar tetap tertindas. Bung Karno pun mengutip pemikiran seorang sosialis Perancis, Jean Jaurès. Katanya, di dalam demokrasi borjuis, semua proses pembuatan Undang-Undang, termasuk pengaturan soal perburuhan, ditentukan oleh kaum borjuis.