Home / Artikel / Pansus PMD di Bentuk Ada Indikasi Alokasi Dana Tanpa Persetujuan DPRD DKI.

Pansus PMD di Bentuk Ada Indikasi Alokasi Dana Tanpa Persetujuan DPRD DKI.

Jakarta, sketsindonews – DPRD DKI Jakarta menemukan temuan Badan Usaha Mililik Daerah (BUMD) dalam anggaran Penyertaan Modal Daerah (PMD) yang tidak terpakai justru di gunakan jusrtu di alokasikan pada kegiatan proyek lain tentunya ini menyalahi aturan karena tak mempunyai dasar hukum, ujar Ketua Aliansi Masyarakat Jakarta (Amarta), M Rico Sinaga.

Justru keputusan DPRD DKI Jakarta membentuk panitia khusus (pansus) sangatlah tepat untuk menyelidiki sejumlah badan usaha milik daerah (BUMD) DKI Jakarta yang selama ini dana tersebut hampir trilyinan rupiah.(27/11)

Bahkan Rico juga mempertanyakan sistem manajemen BUMD sehingga PMD yang digelontorkan Pemprov DKI ternyata tak bisa di gunakan sebaik – baiknya justru anehnya PMD digunakan untuk program lain tanpa persetujuan DPRD,” ujar Rico.

Rico menambahkan, kondisi seperti ini tentu akan memberatkan Pemprov DKI Jakarta mengulang sukses 2017, meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republk Indonesia (BPK RI).

Pansus di bentuk setelah dalan rapat anggota DPRD Badan Anggaran (Banggar) bersama eksekutif diketemakan adanya pelanggran ini.

“Banggar merekomendasikan dibentuk pansus untuk menyelidiki penggunaan PMD di semua BUMD, kita setujui ya,” kata Wakil Ketua Banggar DPRD DKI Triwisaksana saat memimpin rapat di Gedung DPRD DKI.

Pembentukan pansus mulanya diusulkan karena BUMD PT Jakarta Propertindo (Jakpro) mengaku telah merealokasi PMD Rp 650 miliar untuk proyek lain tanpa ada dasar hukum dan tanpa persetujuan DPRD DKI.

Padahal, PMD yang semula dialokasikan untuk mengakuisisi PT PAM Lyonnaise Jaya (Palyja) itu seharusnya dikembalikan ke kas daerah karena akuisisi tidak terealisasi.

Hal itu sesuai ketentuan peraturan daerah (perda) tentang APBD DKI Jakarta 2018.

Namun dalam keteranfan Jakpro justru sebaliknya ternyata di Jakpro ada realokasi tanpa ada regulasi,” terang Sani, sapaan Triwisaksana.

Sani menyampaikan, pansus yang dibentuk pimpinan DPRD DKI juga akan menyelidiki semua BUMD yang memiliki PMD tidak terpakai. Total ada 10 BUMD yang diketahui PMD-nya hingga kini mengendap.

Total dana mengendap di 10 BUMD itu mencapai Rp 4,4 triliun. Dari jumlah tersebut, sebesar Rp 2,6 triliun masih bisa diserap oleh BUMD DKI Jakarta dalam alokasi PMD.

reporter : nanorame

Check Also

PJLP RPTRA Terpaksa Nganggur, 4 Lelang RPTRA Belum Jelas

Jakarta, sketsindonews – Penyedia Jasa Lainnya Orang Peroarangan (PJLP) yang direkrut Sudin Perumahan Jakarta Pusat …

Watch Dragon ball super