Jakarta, sketsindonews – Panwaslu Kota Jakarta Timur laksanakan sosialisasi pengawasan pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta di Hotel Balairung Matraman Raya Jakarta Timur, Sabtu (27/8).

Dalam kesempatan itu menurut Muhammad Zaid dari Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat (JPPR) selaku pembicara mengatakan, keberanian panwas perlu di buktikan untuk dijadikan pelanggaran, tapi biasanya panwas melakukan pada sisi pencegahan.

Baca: Panwas Harus Berani Ambil Sikap Pelanggaran Pemilu

“Kini jelang pilikada sudah muncul issue rasialisme dan elitisme yang di giring oleh para relawan pendukung dengan membawa Opini Maker di berbagai kesempatan baik media sosial maupun dukungan koalisi pada calon Gubernur,” paparnya.

Menurutnya Elitisme hanya bicara tataran dukungan cagub, tapi bagaimana menyikapi keinginan rakyat terhadap pilihan politik seharusnya menjadi prioritas. Hak politik rakyat dalam pemilu yang tidak diakomodir untuk menjadi pekerjaan panwas sehingga mereka secara utuh dapat berpartisipasi akan haknya.

Kata Zaid, secara keseluruhan pilikada aman, hakekatnya bagaimana peran partisipasi masyarakat dalam perannya menjadi sangat penting, Jakarta menjadi strategis dalam pemilu kali ini dengan aspek lainnya secara sosial dan kepentingan politik.

Zaid menambahkan, panwas juga sudah mulai untuk berani dalam kapasitasnya bersikap hingga level kecamatan untuk dapat melaporkan kecurangan pemilu atau pelanggaran etik pemilu pemilu secara Undang – Undang.

Sementara Marhadi Komisioner Panwaslu Jakarta Timur Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga menjelaskan, pengawasan tahapan DPT harus benar di cek ulang, terutama penyusunan DPT pada saat coklit yang di laksanakan Petugas Pemutahiran Data Pemilih (PPDP), sering kerap muncul lagi dalam DPT.

Masa kampanye juga demikian perlu diawasi terhadap singgungan di lapangan dengan adanya kampanye hitam “black Campaigne”.

“Ini belum bisa di tindak karena belum masuk pada tahapan kampanye,” ujar Marhadi.

Namun panwas kecamatan seharusnya juga sudah memilah serta mencatat terkait kerawanan pada tahapan kampanye nantinya.

“Kerawanan lain adalah, pada saat pungut hitung tidak ada di tempat, ini masalah krusial antara masyarakat dan petugas harus ada dalam penghitungan suara,” tutupnya.

Hadir pada sosialisasi ini selain utusan nara sumber Kepala Kantor Kesbangpol Jakarta Timur Hamid, unsur Polres Jakarta Timur AKP.Hartoyo serta pihak para penggiat pemantau pemilu berjumlah 42 organisaai. (Nr)