Jakarta, sketsindonews – Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) kembali menuai kritikan terkait tindakan yang telah dilakukannya. Kali ini, kritikan datang dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang menyoroti mengenai adanya pelanggaran HAM yang terjadi saat Pemprov DKI Jakarta yang dipimpin Ahok melakukan penggusuran di kawasan pemukiman warga Kalijodo.
“Komnas HAM itu kan lembaga negara yang mengurusi tentang pelanggaran HAM, maka sudah menjadi kewenangan dan kewajiban lembaga tersebut untuk melaksanakan tugas yang telah di amanatkan kepadanya.” Ujar Edysa Girsang kepada sketsindonews.com, sabtu (27/8) menanggapi kritikan tersebut.
Eq, sapaan akrab Edysa Girsang, juga menambahkan bahwa Ahok sebagai Gubernur tidak sepatutnya mencerca dan merendahkan kinerja instansi negara lainnya.
“Gubernur itu kan jabatan publik, artinya dia harus tunduk terhadap kebijaksanaan dan suara publik, bahkan harus bersinergis dengan lembaga pemerintah lainnya agar tercipta suasana berdemokrasi musyawarah mufakat, sebagai khasnya bangsa Indonesia. Bukan malah merasa dirinya paling benar dan menantang siapapun yang mengkritiknya.” papar Eq yang juga merupakan Bacagub DKI Jakarta 2017 dari PDI Perjuangan.
Eq menduga kritikan dari Komnas HAM adalah kenyataan di lapangan, sehingga membuat Ahok ‘mencak-mencak’ marah.
