Home / Berita / Pengentasan Kemiskinan Harus Berbasis Kewilayahan

Pengentasan Kemiskinan Harus Berbasis Kewilayahan

Jakarta, sketsindonews – Universitas Brawijaya, Fakultas Ilmu Administrasi mengadakan Forum Group Discussion (FGD) dengan judul Kebijakan Kewilayahan dalam Pengentasan Kemiskinan. Acara ini dilaksanakan di Gedung Pelita Air, Abdul Muis, Jakarta, hari Jumat (19/5).

Diskusi ini menghadirkan Prof. Dr. H. Bambang Supriono MS, jabatan sebagai Dekan FIA Universitas Brawijaya, Prof. M. Mas’ud Said, MM, Phd, Staf Khusus Menteri Sosial RI, dan Ketua IKA UB Dr. Syamsul Muarif serta Mochamad Jasin, mantan ketua KPK.

Dekan Fakultas Ilmu Administrasi UB, Bambang Supriyono menyatakan untuk meningkatkan kapasitas pembangunan ada tiga cara tepat. Pertama, pengelolaan sumber daya manusia secara tepat. Kedua, penguatan manajeman keorganisasian. Ketiga, reformasi institusi.

Prof Bambang menambahkan, “kebijakan pengentasan kemiskinan harus dilihat dari dimensi kewilayahan, dan kebijakan pemerintah adalah pelayanan yang lebih luas sampai tapal batas, dari ujung timur hingga ke barat agar dapat melihat dari sisi dimensi teoritical dan dimensi politik.”

Prof Mas’ud Said, menjelaskan bahwa administrasi negara yang sektoral seperti yang selama ini berjalan berpotensi memperbesar kesenjangan antardaerah. Akan semakin jelas kalau Indonesia bagian barat lebih maju dari timur, kota lebih maju dari desa, itu karena menggunakan pendekatan sektoral. “Hal ini kesalahan kebijakan masa lalu,” ungkap Staf khusus Mentri Sosial ini.

Mas’ud Said, melanjutkan saat ini Indonesia memiliki 78.000 desa, 7.800 kecamatan, 500 kabupaten, dan 34 provinsi. Namun hampir separuh dari daerah tersebut kondisinya miskin. Angka kemiskinan pun mencapai 10,5 persen, yang artinya ada 25 juta dari 250 juta masyarakat Indonesia berada di bawah garis kemiskinan.

“Untuk itu program-program yang spesifik menyentuh kemiskinan seperti Kartu Indonesia Pintar, dana Bantuan Operasional Sekolah, Kartu Keluarga Sejahtera, beasiswa miskin, hingga dana desa harus terus didorong,” jelasnya.

Di tempat yang sama, mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Mochamad Jasin menilai besarnya anggaran yang turun langsung ke daerah melalui berbagai program tersebut justru menjadi potensi lahan korupsi baru. Jasin melihat program yang ada tidak diimbangi oleh sistem pengadministrasian negara yang baik pula.

“pengelolaan dana-dana yang digelontorkan langsung ke daerah terutama desa-desa belum sepenuhnya siap. Akibatnya, program-program yang bertujuan baik tersebut menjadi tidak efektif dalam praktiknya. Dan paling banyak disebabkan kesalahan pengelolaan,” tegasnya.

Ketua IKA Universitas Brawijaya, Syamsul Ma’arif berharap melalui diskusi bertema Kebijakan Kewilayahan Dalam Pengentasan Kemiskinan yang diselenggarakan IKA Universitas Brawijaya dapat memberikan rekomendasi-rekomendasi yang dapat disumbangkan untuk pembangunan nasional.

“Ini salah satu bentuk kontribusi kami dari alumni Universitas Brawijaya memberikan sumbang pemikiran bagi pembangunan,” kata Syamsul. (Edo)

Check Also

Viral !!!, Ibu Siksa Anak Batita, Ini Kata Erlinda

Jakarta, sketsindonews – Ketua Indonesia Child Protection Watch, Erlinda angkat bicara terkait video yang memperlihatkan perlakuan …

Watch Dragon ball super