Prof Mas’ud Said, menjelaskan bahwa administrasi negara yang sektoral seperti yang selama ini berjalan berpotensi memperbesar kesenjangan antardaerah. Akan semakin jelas kalau Indonesia bagian barat lebih maju dari timur, kota lebih maju dari desa, itu karena menggunakan pendekatan sektoral. “Hal ini kesalahan kebijakan masa lalu,” ungkap Staf khusus Mentri Sosial ini.
Mas’ud Said, melanjutkan saat ini Indonesia memiliki 78.000 desa, 7.800 kecamatan, 500 kabupaten, dan 34 provinsi. Namun hampir separuh dari daerah tersebut kondisinya miskin. Angka kemiskinan pun mencapai 10,5 persen, yang artinya ada 25 juta dari 250 juta masyarakat Indonesia berada di bawah garis kemiskinan.
“Untuk itu program-program yang spesifik menyentuh kemiskinan seperti Kartu Indonesia Pintar, dana Bantuan Operasional Sekolah, Kartu Keluarga Sejahtera, beasiswa miskin, hingga dana desa harus terus didorong,” jelasnya.
Di tempat yang sama, mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Mochamad Jasin menilai besarnya anggaran yang turun langsung ke daerah melalui berbagai program tersebut justru menjadi potensi lahan korupsi baru. Jasin melihat program yang ada tidak diimbangi oleh sistem pengadministrasian negara yang baik pula.
