Home / Artikel / Sejarah Pemprov DKI dan DPRD Setujui APBD DKI Tanpa Qourum Anggota Dewan 

Sejarah Pemprov DKI dan DPRD Setujui APBD DKI Tanpa Qourum Anggota Dewan 

Jakarta, sketsindonews – Aneh tapi nyata
dan itu sejarah dimana DPRD bersama Pemprov DKI Jakarta mengesahkan APBD 2019 hanya beselang tiga hari setelah Raperda APBD itu dibacakan dalam sidang paripurna, Rabu (28/11).

Selanjutnya APBD DKI disahkan psda hari Jumat (30/11/2018) dalam sidang paripurna yang dipimpin Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi, dan dihadiri hanya sekitar 30 anggota dewan dari 106 anggota DPRD.

“Jumlah anggota Dewan yang menghadiri sidang ini tidak quorum, karena tidak mencapai 2/3 dari jumlah anggota Dewan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan PP Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,” ujar Pengamat Kebijakan Publik Amir Hamzah seusai sidang paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta.(30/11)

Ia menambahkan, karena pengesahan tersebut tidak memenuhi quorum, maka pengesahan APBD 2019 tersebut tidak sah.

Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, Abdurrahman Suhaimi, mengakui kalau pengesahan ini dilakukan agar tidak melanggar pasal 45 ayat (1) PP Nomor 58 Tahun 2005 yang menetapkan bahwa pengesahan APBD paling lambat satu bulan sebelum pelaksanaan tahun anggaran, atau pada 1 Desember besok hari Sabtu tanggal 30 November 2018 yang jatuh batas waktu.

Pasal 45 ayat (1) menyatakan, pengambilan keputusan bersama DPRD dan kepala daerah terhadap Raperda tentang APBD dilakukan selambat-lambatnya satu bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan.

“Kalau DPRD melanggar ketentuan ini akan mendapat sanksi dari Kemendagri berupa penundaan gaji selama enam bulan, baik untuk DPRD maupun Gubernur,” katanya.

Meski demikian Suhaimi membantah kalau proses pengesahan APBD ini sangat cepat, karena meski Raperda APBD 2019 baru dibacakan pada Rabu, namun proses pembahasan KUA/PPAS APBD 2019 memakan waktu cukup lama, lebih dari sebulan, sebelum diteken Gubernur dan pimpinan DPRD pada Rabu (28/11/2018) dalam paripurna yang juga beragendakan pembacaan Raperda APBD.

Informasi yang diperoleh menyebutkan, akibat cepatnya proses pengesahan APBD dari sejak KUA/PPAS APBD 2019 disetujui hingga Raperda APBD disahkan menjadi Perda APBD hari ini, mengakibatkan penyisiran anggaran titipan anggota Dewan alias anggaran yang tidak diusulkan SKPD namun muncul di KUA/PPAS, yang selama pembahasan KUA/PPAS disebut sebagai anggaran di luar RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah), menjadi tidak maksimal.

Saat KUA/PPAS itu dibahas di Badan Anggaran (Banggar), banyaknya anggaran titipan yang masuk saat KUA/PPAS dibahas di komisi-komisi, menimbulkan defisit anggaran hingga Rp 16 triliun, itu yang menjadi pangkal.

“Anggaran itu paling banyak ditemukan di SKPD-SKPD yang bermitra dengan Komisi D,” alias titipan jelas sumber yang tak mau disebutkan namanya.

Saat dibahas di Banggar, belum semua anggaran di luar RKPD itu dicoret, sehingga dari defisit Rp16 triliun, baru terpangkas Rp 10 triliun.

Saat disahkan, total APBD 2019 mencapai Rp 89,08 Triliun, naik 7% dari APBD 2018 yang sebesar Rp 83,26 triliun.

reporter : nanorame

Check Also

Fokus Bangun Ekonomi Kerakyatan, Milasari Siap Tingkatkan Jumlah Lapangan Pekerjaan

Jateng, sketsindonews – Caleg DPR RI No. Urut 1 Dapil 6 Jateng dari Partai Berkarya …

Watch Dragon ball super