Home / Berita / Toleransi Pembangunan Rumah Ibadah Jangan di Kotori oleh Medsos

Toleransi Pembangunan Rumah Ibadah Jangan di Kotori oleh Medsos

Jakarta, sketsindonews – Membangun Toleransi atas Pembangunan rumah peribadatan sudah menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan perundangan yang berlaku.

Pembangunan gereja diakui lebih banyak di bandingkan dengan rumah ibadah lainnya, hal ini dapat di catat bahwa kerukunan di DKI begitu sangat baik, terang Drs.M.Taufik MM, dari Kanwil Kementerian Agama saat sosialisasi pembangunan rumah ibadah oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta di GOR Otista Jakarta Timur, Senin (22/8).

Namun diakui, kini toleransi lebih sensitif pada dekade sekarang karena adanya faktor lain, dan menjadi rentan.

“Media sosial kini tidak lagi di filter dalam posting, karena informasi provokatif kerap dikotomi dengan adanya pendapat yang muncul di Media Sosial,” ungkapnya.

Taufik juga menyinggung,
Rumah ibadah dalam aturan itu yang dirancang dari berbagai unsur agama dalam membuat aturan perundangan rumah ibadah, sebenarnya sudah merupakan toleransi dengan adanya SK Menteri Bersama.

“Konflik muncul sebenarnya bukan pada bedanya pembangunan prinsip rumah ibadah, tapi lebih substabsi pada masalah Ekonomi dan Kesejahteraan masyarakat,” imbuhnya.

SK menteri Bersama kini sudah mulai digoyang oleh Lembaga Swadaya karena sudah tidak mempunyai rasa keadilan.

Seharusnya pembangunan rumah ibadah seharusnya ada penduduk dan tokoh yang memang sudah menjadi komunitas para warga untuk melakukan peribadatan ‌sehingga menghindari konflik antar masyarakat.

Sementara Drs.Ridwan Rusli,Msi Kasubid Kerukunan Umat Beragama Kesbangpol DKI Jakarta menjelaskan, giat yang di hadiri 100 tokoh masyarakat dimaksud bertujuan membangun wawasan kepada tokoh agama serta masyarakat dalam membangun rumah ibadah sesuai peraturan perundangan.

Diharapkannya agar bekal ini nantinya untuk di implementasikan di kehidupan bermasyarakat dalam menjaga nilai kerukunan agama di DKI Jakarta, yang kita tahu bersama DKI Jakarta 2017 menjadi tahun politik yang perlu di jaga oleh seluruh komponen agama.

“Kami juga hadirkan pembicara nara sumber lain dalam konteks ini yakni ; H.Taufik Rahmat Azhar FKUB DKI Jakarta, dan Dr. Firdaus Syam,MA Dosen Unas Jakarta yang mewakili Akdemisi,” tutup Ridwan. (Nr)

Check Also

Wacana Revisi UU Terorisme, Bukan Mempersempit Ruang Gerak Penceramah

Jakarta, sketsindonews – Dalam wacana revisi Undang – Undang Terorisme dalam. diskusi yang diselenggarakan MNC …

Watch Dragon ball super