Home / Berita / Toleransi Pembangunan Rumah Ibadah Jangan di Kotori oleh Medsos

Toleransi Pembangunan Rumah Ibadah Jangan di Kotori oleh Medsos

Jakarta, sketsindonews – Membangun Toleransi atas Pembangunan rumah peribadatan sudah menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan perundangan yang berlaku.

Pembangunan gereja diakui lebih banyak di bandingkan dengan rumah ibadah lainnya, hal ini dapat di catat bahwa kerukunan di DKI begitu sangat baik, terang Drs.M.Taufik MM, dari Kanwil Kementerian Agama saat sosialisasi pembangunan rumah ibadah oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta di GOR Otista Jakarta Timur, Senin (22/8).

Namun diakui, kini toleransi lebih sensitif pada dekade sekarang karena adanya faktor lain, dan menjadi rentan.

“Media sosial kini tidak lagi di filter dalam posting, karena informasi provokatif kerap dikotomi dengan adanya pendapat yang muncul di Media Sosial,” ungkapnya.

Taufik juga menyinggung,
Rumah ibadah dalam aturan itu yang dirancang dari berbagai unsur agama dalam membuat aturan perundangan rumah ibadah, sebenarnya sudah merupakan toleransi dengan adanya SK Menteri Bersama.

“Konflik muncul sebenarnya bukan pada bedanya pembangunan prinsip rumah ibadah, tapi lebih substabsi pada masalah Ekonomi dan Kesejahteraan masyarakat,” imbuhnya.

SK menteri Bersama kini sudah mulai digoyang oleh Lembaga Swadaya karena sudah tidak mempunyai rasa keadilan.

Seharusnya pembangunan rumah ibadah seharusnya ada penduduk dan tokoh yang memang sudah menjadi komunitas para warga untuk melakukan peribadatan ‌sehingga menghindari konflik antar masyarakat.

Sementara Drs.Ridwan Rusli,Msi Kasubid Kerukunan Umat Beragama Kesbangpol DKI Jakarta menjelaskan, giat yang di hadiri 100 tokoh masyarakat dimaksud bertujuan membangun wawasan kepada tokoh agama serta masyarakat dalam membangun rumah ibadah sesuai peraturan perundangan.

Diharapkannya agar bekal ini nantinya untuk di implementasikan di kehidupan bermasyarakat dalam menjaga nilai kerukunan agama di DKI Jakarta, yang kita tahu bersama DKI Jakarta 2017 menjadi tahun politik yang perlu di jaga oleh seluruh komponen agama.

“Kami juga hadirkan pembicara nara sumber lain dalam konteks ini yakni ; H.Taufik Rahmat Azhar FKUB DKI Jakarta, dan Dr. Firdaus Syam,MA Dosen Unas Jakarta yang mewakili Akdemisi,” tutup Ridwan. (Nr)

Check Also

SBY WO Saat Deklarasi Kampanye Damai, Protes KPU Atribut Partai Dukungan

Jakarta, sketsindonews – Acara kampanye deklarasi pemilu damai yang di gelar KPU Nasional dalam rangka mendukung sukses penyelenggaraan pemilu Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meninggalkan lapangan Monas saat acara dimulai.

“Nggak ada, jangan lebay lah,” kata Budi di Monas, Jakarta Pusat, ujar Budi Arie Ketua Projo.

Pokoknya itu tidak benar Budi nyarakan, tidak ada provokasi dari pihaknya. Dia memastikan relawannya hanya melakukan deklarasi damai.

deklarasi.kampanye.damai.thamrin.doc

“Nggak ada provokasi, ini kan kampanye damai,” sebutnya.

Sebelumnya, SBY WO karena merasa diperlakukan tidak adil. SBY WO bersama Ani Yudhoyono, Agus Harimurti Yudhoyono, dan Edhie Baskoro Yudhoyono pergi di tengah acara.

 

Ada juga atribut partai pendukung pro-Jokowi yang diprotes SBY. Presiden RI ke-6 itu pun akan melayangkan protes resmi ke KPU.

“Ini dianggap ketidakadilan oleh Pak SBY,”

Karena merasa aturan tidak ditegakkan, SBY yang kebetulan bersama Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan kemudian meninggalkan acara. SBY akan melaporkan hal tersebut ke Bawaslu.

“Ini dianggap ketidakadilan oleh Pak SBY,” jelasnya

Sementara itu, Sekjen Partai Demokrat Hinca merasa pihak KPU telah melanggar aturan yang dibuat oleh lembaga itu sendiri. Yakni terkait tak adanya atribut partai yang dibawa saat acara deklarasi digelar.

“Partai Demokrat protes keras, Pak SBY juga turun dari barisan karena melihat banyak sekali aturan main yang tak disepakati,” kata Hinca.

SBY pun kemudian menitipkan Partai Demokrat dan Kader yang masih di lokasi kepada Hinca untuk dihandle hingga acara selesai berlangsung. Namun pihaknya belum sempat ikut tanda tangan deklarasi.

“Iya beliau pun langsung titip ke saya selaku Sekjen,” katanya.

Pantauan di lokasi memang ada sejumlah bendera parpol di acara deklarasi tersebut. Padahal menurut PD acara ini harusnya bebas atribut dari partai politik.(nr)

Terkait

Watch Dragon ball super