Jakarta,sketsindonews – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus berusaha merubah wajah baru stigma negatif yang selama ini di sandangnya untuk secara signifikan mampu secara bermartabat berubah dalam membangun krisis multi dimensi kawasan Johar Baru, Jakarta Pusat.
Intruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta No.10 Tahun 2016, Tentang Percepatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penyelesaian Masalah Sosial di Kecamatan Johar Baru sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan secara fisik dan sosial.
Menurut Prof Dr. Musni Umar pakar Sociologist & Researcher University of Indonesia mengatakan,
masyarakat melalui penyelesaian masalah sosial di Kecamatan Johar Baru seyogyanya harus ada konsep dialog dengan pihak masyarakat secara “Botten Up” bukan Top Down oleh pemerintah dalam program sosial semata, tukasnya. (23-11-2016)
Pembangunan ekonomi justru menjadi pemicu yang harus di kedepankan dalam merubah tatanan masyarakat pluralisme di Johar Baru, termasuk merubah penataan infrastruktur serta fasilitas dengan subsidi silang.
Musni Umar sekaligus Rektor Universitas Ibnu Chaldun menambahkan, perubahan sektor perumahan juga menjadi syarat penting seiring perubahan global tumbuhnya apartemen, namun juga harus dipikirkan bagaimana pembangunan fisik ada ruang bagi tingkat keterampilan usaha warga sekitar dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi usaha warga lingkungan.
“Bisa saja apartemen (rusun) di bangun dengan berlantai bertingkat tapi harus ada hak mereka untuk bisa diasah keterampilan, serta tempat usaha tempat mereka.”
Pendekatan kemananan harus sudah ditinggalkan, cara itu sudah tak model dengan kehidupan menata warga Jakarta, ujar Musni.
Kehidupan yang di namis harus ada penyelesaian bukan pada instan melainkan hakekat perubahan dengan Intruksi Gubernur bukan pada konsep “by proyek” pemerintah DKI bersama 13 SKPD-UKPD.
Konsitensi pemerintah sangat diperlukan, jangan seperti program rumah deret (Jokowi) yang hingga kini tak lagi bergeming.
Multi dimensi masalah Johar Baru tentunya harus disenergikan dengan tata ruang penataan yang menjadi faktor baik ekonomi, sosial, hingga kawasan yang bersumber pada kearifan lokal, tambah Musni.
Sementara Walikota Jakarta Pusat Mangara Pardede menjelaskan, dengan keberadaan Intruksi Gubernur Percepatan Pembangunan Wilayah Johar Baru, kami bentuk SK Tugas Gugus Kerja yang terdiri dari SKPD untuk menginventarisasi apa yang harus di lakukan Pemko Jakarta Pusat di wilayah itu, paparnya.
Gugus Tugas Kerja wilayah dengan Ketua Walikota Jakarta Pusat dengan surat No.2373 Tahun 2016 Tentang percepatan wilayah masyarakat Johar Baru, kata Mangara.
Sementara Lurah Galur Fajar Laksono ketika diminta pendapatnya kepada sketsindonews.com mengatakan, pada prinsipnya kami mendukung saja semua kebijakan dan arahan pimpinan di Tingkat Kota.
Kami hanya terus berupaya untuk membawa wilayah Kelurahan Galur Galur ke arah yang lebih baik lagi, katanya.
Minimal dari image yang suka tawuran sedikit demi sedikit image itu kita coba hilangkan sehingga menjadi wilayah yang ,nyaman, serta intinya “Kita Semua Bersaudara,” tutup Fajar. (Nr)
