Makasar, sketsindonews – Sejumlah Mahasiswa Makassar yang tergabung dalam Koalisi Untuk Kesejahteraan TNI-POLRI (KITRA) menggelar aksi Kamisan guna menyuarakan tuntutan Kesejahteraan TNI POLRI, tepatnya di Jalan Urip Sumoharjo Flyover Makasar, Sulawesi Selatan.
Ketua KITRA Makassar , Kuswandi Rahman dalam rilisnya kepada sketsindonews mendesak pemerintah menjamin kesejahteraan TNI POLRI yang merupakan alat negara untuk menjaga kedamaian, pertahanan, kedaulatan dan kesatuan Negara Republik Indonesia.
TNI-POLRI pun terdepan menjaga ketertiban dan keamanan negara dan daerah atau wilayah dengan mempertaruhkan nyawa dan mengenyampingkan nasib dirinya , nasib anak istrinya, sehingga negara wajib memberikan gaji 50 juta per bulan,
“Minimnya gaji yang diterima Anggota TNI POLRI secara struktural menjadi sumber keterpurukan ekonomi jutaan keluarga sekaligus merusak ekonomi Negara, Pemerintah menjadi aktor utama pemiskinan ini. derita TNI POLRI beserta keluarga besarnya salah satu bukti tersebut sehingga bangsa ini terus terpuruk, tegas Kuswandi
Sementara Kemiskinan ini secara kultural (sistematis) telah menghancurkan sendi-sendi sebagai bangsa yang beradab, cara dan sistem fatalistik, penggunaan doktrin hidup hemat dapat hancurkan martabat dan kemanusiaan aparat TNI POLRI, ini harus segera diakhiri,” tambah Kuswandi, (09 -03-2017)
Menurutnya, kesenjangan Penghasilan yang menimpa TNI POLRI membuktikan jika Negara menyepelekan pembangunan Sumber daya Manusia sebagai tujuan utama Pembangunan Nasional.
Ia menambahkan, keluarga miskin akan melahirkan generasi miskin dan kriminal, tidak ada yang mampu dibangun diatas kemiskinan kecuali hanya sindikat kejahatan.
“Kesejahteraan dan kemapanan materil guna merawat Idealisme dan loyalitas mereka kepada Bangsa dan Negara, kecukupan material merupakan jaminan tumbuhnya profesionalisme dan komitmen pengabdian tanpa batas” tambah Kuswandi
Sementara Direktur Riset KITRA TNI POLRI, Dini Rusdiana yang dihubungi via telepon menjelaskan, kesenjangan penghasilan dan kemiskinan yang membelit TNI POLRI diakibatkan tidak adanya Undang-Undang kesejahteraan sebagai tafsir atas Kesejahteraan yang tercantum dalam Ketentuan Undang-Undang Dasar, jadinya Gaji sebagai satu-satunya akses ekonomi TNI POLRI beserta jutaan kelurganya harus berjibaku sendiri memenuhi kebutuhan hidup yang tidak mungkin mengandalkan gaji semata.
Menurut Deni, Gaji yang dimaksudkan oleh pemerintah hari ini bukan Gaji melainkan hanya Take Home Pay, sebab nominalnya hanya untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Imbasnya habis bulan habis gaji dan bayar hutang dalam kebutuhan yang rutin oleh ketimpangan harga dan daya beli kebutuhan.
“Seharusnya Gaji itu hasil bersih dari kerja-kerja TNI POLRI yang berfungsi untuk jaminan Masa depan, masa Tua dan anak Cucu minimal simpanan untuk tiga Generasi, jika kemiskinan ini dibiarkan maka akan mengancam kemanusiaan dan keindonesiaan kita”, pungkas Deni
Sejalan dengan ini, Ketua KPK Agus Raharjo menganggap tidak wajar sekali, kalau gaji Panglima TNI kalah sama direktur bank, Menurut Agus ketidak setaraan gaji antar instansi membuat faktor korupsi menjadi masif.
Namun, bila korupsi disebabkan karena kebutuhan dasar, KPK berharap pemerintah memperhatikan kesetaraan gaji antar instansi.
Agus juga mencontohkan tingginya kesenjangan antara gaji penyidik Polri dan gaji penyidik KPK. Bahkan, ia mengungkapkan ada seorang polisi yang harus bekerja sambilan sebagai Tukang Ojek untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.(*)
redaksi
