Untuk itu Presiden meminta agar BLU dapat dijadikan sentra pelayanan masyarakat yang efektif, agar pelayanan bisa bersaing atau kualitasnya sama dengan instansi swasta.
BLU dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyedian barang atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya dapat menerapkan pola pengelolaan keuangan yang fleksibel dengan mengutamakan produktivitas, efisiensi, dan efektivitas.
Saat ini Kementerian Perhubungan memiliki 29 BLU, tercatat di sektor udara terdapat 6 BLU yaitu: Balai Kalibrasi Fasilitas Penerbangan, Balai Kesehatan Penerbangan, Unit Pengelola Bandar Udara (UPBU) Radin Inten II Lampung, UPBU Fatmawati Bengkulu, UPBU Juwata Tarakan, UPBU Sentani Jayapura.
Sementara di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan (BPSDMP) terdapat 23 BLU pendidikan yaitu: Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD) Bekasi, Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) Jakarta, Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia (STPI) Curug, BP3IP Jakarta, PKTJ Tegal, PIP Semarang, Poltekpel Surabaya, ATKP Medan, ATKP Surabaya, ATKP Makassar, API Madiun, BP2TD Palembang, BP2TD Bali, BP2IP Tangerang, BP2IP Barombong, BP2IP Sorong, BP2IP Malahayati Aceh, BP2TL Jakarta, BP3 Palembang, BP3 Jayapura, BP3 Curug, dan Balai Diklat Penerbang Banyuwangi. (*)
