Jakarta, sketsindonews – Warga Kebon Kosong Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat khususnya yang merupakan HPL Pusat Pengelola Komplek Kemayoran (PPKK) Sekretariat Negara hingga saat ini melalui Forum Warga terus menuntut agar pihak Pemda DKI tidak menganak tirikan kaitan pembangunan infrastruktur di wilayahnya, ujar Chillan warga Kebon Kosong.
“Hampir 80 wilayah Kebon Kosong sebanding 1/3 wilayah itu tak menikmati hasil pembangunan yang di rencanakan oleh Pemprov DKI.”
Ia mengakui, dari mulai normalisasi saluran warga, parasarana jalan hingga krisis air, kami dikriminiliasasi secara sistemik oleh kebijakan HPL yang secara sepihak. Sementara Pajak Bumi dan Bangunan maupun listerik selama ini kami tetap jalani sebagai warga negara yang taat aturan, terangnya. (16-03-2017)
Ironis, hingga saat ini warga yang memiliki haknya secara legal kepemilikan tanahnya maupun penduduk dan pihak PPKK untuk mengeluarkan rekomendasi wilayah yang masih ada penduduk dan rumahnya dilakukan konsolidasi tanah untuk diserahkan kepada pihak pemda DKI.
Sementara Walikota Jakarta Pusat Mangara Pardede saat diminta keterangannya menyatakan, mengenai wilayah Kebon Kosong yang menjadi secara teritorial lahan merupakan HPL pihak Pusat Pengelola Komplek Kemayoran (PPKK) Sekretariat Negara, namun demikian penduduk mereka diwilayah itu warga DKI Jakarta.
Secara yuridis formal kewilayahan kaitan sarana dan prasarana itu merupakan hak PPKK, bila kami lakukan perbaikan pihak pemda akan menyalahi aturan hukum dalam mata anggaran fisik, tukas Mangara.
Mangara menambahkan, kasus terowongan Gandhi pasca banjir yang banjir sedalam 8 M hingga petugas kami (PPSU) selama 4 hari siang malam bekerja untuk mengeringkan, hanya karena pompa saja PPKK tak peduli, padahal itu merupakan akses vital pengendara yang melintas.
Untuk itu pihak kami (pemerintah) hanya mencoba mengakali dengan bentuk kerja bhakti terpadu, itu saja. Kalo itu dianggarkan perbaikan jalan, saluran itu namanya kami menyalahi aturan, jelas Mangara.
Menyikapi itu Jay Salim berpendapat, kekesalan warga Kebon Kosong kembali menjadi gregetan disebabkan HPL itu tak bertanggung jawab, terjadi pembiaran sistemik hingga kami menjadi wilayah kumuh.
Wilayah kami bukan saja terdesak oleh hasil pembangunan sepihak skala besar yang terkosentrasi bisnis, melainkan juga munculnya sewa lahan bagi para pemulung (barang rongsokan), pkl liar, jalan jiung dan Masjid Akbat ditutup oleh pkl, hingga wanita aktif pinggir jalan, ujar Jay.
“Kasus air bersih pun kami harus teriak, bisa terlayani. PPKK harusnya menyadari HPL (otoritas) seharusnya juga memikirkan bagaimana wilayah itu sesuai dengan konsep amdal bahkan benar seutuhnya menjadi Kota Bandar Kemayoran, tapi nama itu hanya sebuah akalan (strategy) jargon yang secara fisik pihak PPKK- BLU tak mampu membentuk sebuah kota yang ideal dengan penduduk yang ditelantarkan dengan tidak manusiawi, tegasnya.
reporter : nanorame
