“Musrembang akhirnya hanya butiran program realisasinya pihak PKKK tak bisa memberikan rekomendasi kawasan penduduk tak ternikmati pembangunan DKI.”
Ferry juga menyinggung, terkait persoalan air bersih dampak inventasi pembangunan yang pada gilirannya warga terkena dampak langsung tak ujung selesai seolah dikriminalisasi kebijakan oleh pengembang karena persoalan amdal.
Sementara Anggota Dewan Kota lainnya Bayu Sudarmadji menambahkan, persoalan warga dan ppkk karena lemahnya sosialisasi kebijakan yang tidak sampai pada warga langsung penduduk yang hingga saat ini secara yuridis mempunyai hak penuh terhadap lahan miliknya, tukasnya.
Dengan adanya daerah komersialisasi kawasan yang dikelola PKKK, terkait CSR juga tidak dilibatkan, padahal itu bisa dimanfaatkan secara baik dengan hasil investasi (pengembang) yang dihasilkan ppkk.
