PPKK seharusnya mempunyai komitmen kuat terhadap pembangunan lokalitas kawasan penduduk sekitar, tambah Bayu.
Kami juga sikapi sambung Bayu mengenai koordinasi pemerintah pusat dan daerah yang tidak pernah sinkron mengenai warga penduduk DKI Jakarta yang secara defacto mempunyai hak yang sama dengan warga lain.
Dengan adanya daerah komersialisasi kawasan yang dikelola PKKK atau CSR juga tidak dilibatkan, padahal itu bisa dimanfaatkan secara baik, jika PPKK punya komitmen kuat terhadap pembangunan lokalitas kawasan penduduk sekitar, tuturnya.
Di agenda lain Dewan kota juga menyikapi area lahan claim mana yang menjadi kewenangan ppkk, sisi lain pembebasan justru muncul bangunan baru yang dikomersilkan pula hingga kekumuhan wajah kemayoran menjadi tak terelakan yang selama ini banyak complain dari warga sekitar, tegas Bayu.
