Jakarta, sketsindonews – Rektor, sebagai pemimpin di perguruan tinggi seharusnya bisa menjadi mitra strategis bagi Pemerintah Pusat pada umumnya dan Pemerintah Daerah (Pemda) baik di tingkat Provinsi serta Kabupaten/Kota pada khusunya.
Ketua Umum Advokasi Rakyat Untuk Nusantara (ARUN), Bob Hasan menyatakan bahwa dalam musrenbang dan penelitian-penelitian di daerah, Pemda diwajibkan membangun sinergi dengan Perguruan Tinggi setempat.
“Dan secara kritis dan konseptual, Perguruan Tinggi memberikan kritik dan masukan kepada Pemerintah khususnya pemda terkait penyusunan RPJMD (Rancangan Penyusunan Jangka Menengah Daerah), menyusun perencanaan anggaran, menyusun Perda-Perda dan mengawasi secara komprehensif kritis terkait kebijakan pemda,” jelasnya di Jakarta, Jumat (2/6).
Bob, yang juga seorang pengacara senior menambahkan jika inilah yang Kemendagri inginkan. Membangun sinergitas dengan perguruan tinggi.
“Esselon satu dan Sekretaris Daerah (Sekda) diusulkan Menteri dan Gubernur melalui Panitia Seleksi kemudian diajukan ke Presiden,” katanya lagi.
Kata Bob, Presiden memiliki tim dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Pengawas Aparatur Negara (PAN), dan Komite Aparat Sipil Negara (KSN). Setelah Presiden dapat masukan dari Menteri Pendidikan Tinggi (Mendikti) pasti dilaporkan ke Presiden.
“Walaupun Bapak Presiden tidak kenal (dengan rektor) karena mayoritas suara adalah kalangan Perguruan tinggi yang menentukan siapa yang tepat menjadi rektor sebagai perpanjangan tangan Presiden ya Mendikti,” pungkas Bob.
(Eky)
