Jakarta, sketsindonews – Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) resmi melakukan revisi mengenai batasan saldo akun rekening yang secara otomatis dapat dilaporkan dari perbankan kepada Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak).
Dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan, sebelumnya ditetapkan batas saldo untuk rekening perbankan paling sedikit Rp 200 juta bagi orang pribadi, sekarang menjadi Rp 1 miliar.
Anggota Komisi XI DPR RI Donny Imam Priambodo berpendapat, untuk kesekian kali pemerintah selalu terlihat tidak berpikir panjang dalam membuat suatu peraturan. “Dikeluarkan tanpa pikir panjang, kalau tidak dibatalkan, ya direvisi,” ujar Donny di Gedung Parlemen Senayan, Kamis (8/6).
Menurutnya, hal ini sama yang terjadi pada saat dikeluarkannya aturan tentang laporan penggunaan kartu kredit dan deposito terkait perpajakan, yang kemudian dibatalkan.
“Ini menunjukkan performansi kementerian terkait yang terkesan tidak serius,” tegasnya.
Dia mewanti-wanti Pemerintah agar jangan lagi mudah merevisi peraturan. Setelah peraturan diluncurkan dan direvisi, lalu ada gejolak atas aturan tersebut di publik, lalu dicabut kembali.
‘Ini akan membuat kepercayaan publik terhadap penerintah baik nasional maupun internasional bisa turun, akibatnya bisa fatal bagi kondisi investasi di Indonesia, yang selama ini kita harapkan akan naik,” ujar Donny.
Politisi Nasdem ini juga meminta pemerintah, harusnya sebelum aturan itu dikeluarkan, dilakukan kajian yang mendalam, baik melakukan dengar pendapat dengan akademisi terkait maupun dengan perwakilan publik, sehingga aturan yang dihasilkan tidak memunculkan gejolak di kemudian hari.
“Kami paham bahwa pemerintah ingin menaikkan database perpajakan demi menaikkan penerimaan negara, tapi bukan seperti ini, dengan membuat aturan-aturan yang kontra produktif,” tandas Donny. (*)
