Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI) sekaligus Wakil Ketua Dewan Pembina Ikatan Alumni ITB, R. Haidar Alwi, mendorong Presiden Prabowo Subianto mempertimbangkan pemberian Bintang Republik Indonesia Utama kepada Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.
Dalam siaran pers yang diterima pada 11 Agustus 2026, Haidar menilai usulan tersebut bukan sekadar bentuk penghargaan personal, melainkan didasarkan pada rekam jejak pengabdian, tanggung jawab, keberanian mengambil risiko, serta dampak kepemimpinan Listyo Sigit terhadap berbagai sektor.
Menurut Haidar, ukuran pemberian tanda kehormatan seharusnya tidak hanya melihat pelaksanaan tugas rutin, tetapi juga kontribusi strategis yang memberikan dampak luas bagi negara.
Ia merujuk Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan yang mengatur pemberian Bintang Republik Indonesia kepada pihak yang dinilai memiliki jasa sangat luar biasa bagi keutuhan, kelangsungan, dan kejayaan negara.
Haidar menilai rekam jejak Listyo Sigit selama memimpin Polri sejak 2021 menunjukkan keterlibatan institusi kepolisian dalam berbagai agenda strategis nasional.
Selain menjalankan fungsi menjaga keamanan dan ketertiban serta penegakan hukum, Polri turut terlibat dalam penanganan pandemi Covid-19, pengamanan Pemilu 2024, pemberantasan terorisme dan narkotika, ketahanan pangan, serta pelaksanaan program sosial pemerintah.
Dinilai Berkontribusi pada Ketahanan Pangan
Salah satu bidang yang disoroti Haidar adalah keterlibatan Polri dalam program ketahanan pangan.
Ia menyebut capaian swasembada pangan nasional pada 2025 merupakan hasil kerja bersama berbagai pihak, mulai dari petani, kementerian, pemerintah daerah, TNI, Polri, Bulog, badan usaha, hingga masyarakat.
Karena itu, Haidar menegaskan tidak tepat jika keberhasilan tersebut diklaim sebagai hasil kerja satu institusi. Namun, menurut dia, kontribusi Polri tetap menjadi bagian dari rangkaian upaya nasional tersebut.
Polri, kata Haidar, turut mengawal berbagai kegiatan produksi dan distribusi pangan, termasuk panen jagung serta pembangunan gudang ketahanan pangan di sejumlah wilayah.
Menurutnya, jaringan kepolisian hingga tingkat daerah menjadi salah satu kekuatan strategis dalam mendukung program pemerintah.
“Arti strategis kontribusi itu terletak pada kemampuan Kapolri mengubah jaringan teritorial kepolisian menjadi tenaga penggerak program negara,” tulis Haidar.
Terlibat dalam Program Makan Bergizi Gratis
Haidar juga menyoroti keterlibatan Polri dalam mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Dalam siaran pers tersebut disebutkan bahwa hingga Mei 2026 Polri memiliki portofolio 1.376 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Dari jumlah tersebut, 736 SPPG disebut telah beroperasi, 172 dalam persiapan operasional, dan 468 masih dalam tahap pembangunan.
Haidar menilai keterlibatan tersebut menunjukkan bahwa fungsi kepolisian dalam konteks keamanan mulai bersentuhan dengan aspek kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya, keamanan tidak hanya berkaitan dengan rendahnya angka kriminalitas, tetapi juga kondisi sosial yang memungkinkan masyarakat memperoleh akses terhadap pangan dan layanan dasar.
Haidar juga mengutip pernyataan Presiden Prabowo dalam peresmian dan peletakan batu pertama 1.179 SPPG serta 18 gudang ketahanan pangan Polri pada 13 Februari 2026. Dalam kesempatan tersebut, Presiden disebut memberikan apresiasi terhadap kinerja Kapolri.
Peran Polri Saat Pandemi dan Pemilu
Haidar turut mengingat kembali peran Polri ketika Indonesia menghadapi pandemi Covid-19.
Menurut dia, Polri mengerahkan puluhan ribu personel sebagai vaksinator dan mendukung pelaksanaan vaksinasi di berbagai wilayah Indonesia.
Setelah pandemi, tantangan besar lainnya adalah penyelenggaraan Pemilu 2024. Melalui Operasi Mantap Brata, Polri mengerahkan personel untuk mengamankan seluruh tahapan pemilu, mulai dari masa kampanye hingga pelantikan pemerintahan baru.
Haidar menilai berlangsungnya pemilu dan proses transisi pemerintahan secara relatif aman dan damai menjadi salah satu bagian penting dari kontribusi pengamanan Polri.
Ia juga mengakui bahwa penyelenggaraan pemilu tetap memiliki sejumlah catatan yang perlu menjadi bahan evaluasi.
“Catatan kritis itu tidak perlu ditutupi. Namun, fakta bahwa kompetisi politik nasional yang keras tidak berubah menjadi konflik keamanan berskala luas merupakan keberhasilan negara yang tidak dapat dipisahkan dari kerja pengamanan Polri,” tulisnya.
Pemberantasan Terorisme dan Narkotika
Bidang pemberantasan terorisme dan narkotika juga menjadi bagian dari argumentasi Haidar.
Ia menyebut Polri bersama lembaga terkait terus melakukan pencegahan terhadap ancaman terorisme, termasuk mengungkap jaringan dan menggagalkan sejumlah rencana serangan.
Menurut Haidar, keberhasilan pencegahan tidak selalu terlihat karena hasil akhirnya adalah tidak terjadinya serangan.
Hal serupa disampaikan terkait pemberantasan narkotika. Haidar menilai pengungkapan puluhan ribu perkara narkotika menunjukkan skala ancaman sekaligus kapasitas penegakan hukum yang dilakukan Polri.
Namun, ia menegaskan bahwa penghargaan terhadap Kapolri tidak berarti pemberantasan narkotika telah selesai.
Krisis Internal Tetap Harus Menjadi Evaluasi
Haidar juga tidak mengabaikan persoalan internal Polri yang sempat menjadi sorotan publik, termasuk kasus Ferdy Sambo dan Teddy Minahasa.
Menurutnya, kedua perkara tersebut memberikan dampak besar terhadap kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.
Ia menilai kualitas kepemimpinan juga dapat dilihat dari cara seorang pemimpin menghadapi persoalan yang muncul di dalam institusinya.
“Bintang Republik Indonesia Utama tidak boleh ditafsirkan sebagai penghapusan kritik atau pembenaran terhadap setiap tindakan anggota Polri,” tulis Haidar.
Menurut dia, kritik terkait penggunaan kekuatan, transparansi penyidikan, pelayanan kepolisian, pungutan liar, penyalahgunaan kewenangan, serta profesionalitas anggota tetap harus dijawab melalui evaluasi dan pembenahan.
Mengutip Survei dan Pengakuan Internasional
Dalam siaran persnya, Haidar juga mengutip hasil survei Litbang Kompas pada April 2026 yang disebut menunjukkan peningkatan kepercayaan dan citra terhadap Polri.
Selain survei nasional, ia menyoroti Global Safety Report 2025 dari Gallup yang menempatkan Indonesia dengan skor tinggi dalam Law and Order Index.
Haidar juga menyebut penghargaan Order of Timor-Leste yang diterima Listyo Sigit pada 2025 sebagai salah satu bentuk pengakuan dari luar negeri.
Menurutnya, berbagai data dan penghargaan tersebut dapat menjadi pertimbangan tambahan dalam menilai kontribusi Listyo Sigit selama memimpin Polri.
Dinilai Layak Dipertimbangkan Menerima Bintang Republik Indonesia Utama
Haidar menyimpulkan bahwa pemberian tanda kehormatan seharusnya tidak diukur dari kesempurnaan institusi yang dipimpin seseorang.
Menurut dia, ukuran yang lebih relevan adalah besarnya pengabdian, keberlanjutan kontribusi, risiko yang dihadapi, dampak lintas sektor, serta pengakuan terhadap kiprah tersebut.
Berdasarkan pertimbangan itu, Haidar menilai kontribusi Listyo Sigit selama memimpin Polri layak menjadi dasar bagi Presiden Prabowo untuk mempertimbangkan pemberian Bintang Republik Indonesia Utama.
“Ia memimpin Polri melewati pandemi, memastikan pemilu dan transisi pemerintahan berlangsung aman, mempertahankan pencegahan serangan teror, membongkar perkara narkotika, menghadapi skandal besar di tubuh kepolisian, meningkatkan kepercayaan publik, serta mendukung ketahanan pangan dan program pelayanan gizi,” tulis Haidar.
Ia berharap pemberian penghargaan tersebut, apabila diputuskan pemerintah, tidak hanya dipandang sebagai penghargaan kepada individu, tetapi juga sebagai bentuk apresiasi terhadap pengabdian institusi kepolisian dalam menghadapi berbagai tantangan nasional.
“Keputusan yang paling sepadan adalah menganugerahkan Bintang Republik Indonesia Utama kepada Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo atas jasa sangat luar biasa bagi keutuhan, kelangsungan, keamanan, dan kemajuan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” tulis Haidar.
R. Haidar Alwi
Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI) sekaligus Wakil Ketua Dewan Pembina Ikatan Alumni ITB
