Ketua DPP partai Golkar ini mengingatkan, dana diperuntukan bagi subsidi listrik bagi rakyat miskin dari negara, tidak boleh disalahartikan oleh PLN sebagai operator lapangan.
“Menteri sebagai representasi pemerintah tidak boleh lepas tangan. Tak usah banyak retorika yang terpenting bagi kami bukti nyata di lapangan,” timpalnya dengan nada meninggi.
Mantan Bendahara Umum DPP KNPI ini menyampaikan, Menteri Jonan lebih baik menjelaskan secara komprehensif jika ada pencabutan subsidi kepada rakyat secara langsung. Sehingga di tengah masyarakat tidak terjadi simpang siur informasinya.
“Jika rakyat minta penjelasan soal pencabutan subsidi Menteri harusnya jelaskan ke mereka, dan kalau ada keluhan Menteri Jonan seharusnya menindaklanjuti dan mendengarkan keinginan rakyat kecil,” pungkasnya.
