Jakarta, sketsindonews – Masyarakat Adat Independen (MAI) Menduga Kucuran Dana Freeport Tiap Tahun ke Lembaga Adat Hanyalah Akal Bulus Perusahaan.
Menurut salah satu anggota MAI, Vincent dalam rilisnya, Rabu (12/7), tiap Tahun LPMAK jatah 100 Miliar, LEMASA Jatah 20 Miliar, dan LEMASKO jatah 25 Miliar.
“Anehnya, dana tersebut tidak harus rutin diberikan karena bukan wajib perintah UU tetapi kebijakan perusahaan, sehingga kadangkala freeport mau kucurkan bila ingin sebatas suap menyuap para kepala suku yang kritis,” ungkapnya.
Akibat dana yang menurutnya tidak jelas tersebut, maka laporan pertanggungjawaban jadi tidak pernah ada.
“Uang tersebut hanya untuk pentolan yang ngaku-ngaku mewakili masyarakat adat dua suku untuk poya-poya dan senang-senang,” ujarnya.
Vincent memaparkan, bahwa menurut MAI, praktik evaluasi penggunaan dana hanya melibatkan 11 orang yang dipilih dari masing-masing okmun, yang bagian dari dua suku asli Mimika
“Freeport punya tipu dari CSAR hingga MOU dengan berbagai pihak dicanangkan. Mulai dari Polisi, kampus, Klub Sepak Bola, organisasi Jurnalis, Bahkan oknum Jenderal TNI,” paparnya.
Hanya dengan praktik suap secara halus itulah, Freeport dapat sebebasnya melakukan apa saja, dan sejarahnya, kata Vincent, rezim orba cenderung ikut maunya perusahaan yangvkini mayoritas pemegang sahamnya tak lain anak presiden Trump di Amerika.
“MAI berharap rencana pemerintah untuk mengatur secara hukum positif terkait dana liar perusahaan, harus mengatur sebaik mungkin agar prilaku semacam Freeport tak terulang lagi di kemudian hari,” tandasnya.
(Eky)
