Jakarta, sketsindonews – Direktur Eksekutif Goverment Again and Discrimination (GACD) Andar Situmorang menilai bahwa bangsa Indonesia terlalu rajin membuat instansi pemberantasan korupsi atau penegak hukum tapi semuanya macan ompong.
Dalam catatan GACD, setidaknya ada 10 lembaga yang selama ini telah dibentuk, yakni:
- Panitia Rotreling Aparat Penegak Hukum atau parang
- Operasi Budhi
- Komando Tertinggi Retroling Aparat Revolusi
- Tim Pemberantasan Korupsi
- Pamkop Kantip Dengan Opstifnya
- Komisi Pengawas Kekayaan Penyelenggaraan Negara
- Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau tgpeta
- Ombusman
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
- Serta oleh Susilo Bambang Yudhoyono dibentuk Timtas Tipikor.
Proses untuk menempati posisi-posisi tersebut, menurut Andar tidak sesulit menjadi anggota Polri yang dididik berjenjang. “Kalau Polri sudah dididik berjenjang untuk menegakkan hukum
sementara untuk menjadi KPK sekolahnya hanya menjadi Fit Propertes di DPR bahkan yang kemarin dipilih oleh Srikandi wanita,” papar Andar, di Jakarta, Selasa (18/7).
“Jujur pada tahun 2008-2010 Menteri Bapenas ikut membidani proyek e-KTP,” tambahnya mengungkapkan terkait kasus e-KTP yang belakangan sedang menjadi sorotan.
