“Salah satunya ekspansi seecara ekonomi, sosial dan politik global, termasuk WNA illegal yang akhir ini juga sangat meresahkan bagi perkembangan Kota Jakarta sebagai Ibukota Negara.”
Musni merinci ; institusi pemerintah dalam koordinatifnya harus punya data dari kependudukan untuk setidaknya menindak lanjuti terkait operasi itu, baik secara kerawanan sosial kesejahteraan yang menganggu stabilitas jakarta yang sudah di petakan.
Faktor lain, WNA juga harus dikawal dalam format pembangunan ekonomi setidaknya secara tegas, bersama Dirjen Imigrasi terus koordinasi menyikapi sumbu sumbu kerawanan dan kriminalisasi dalam kegiatan ekonomi, traficking, usaha llegal rumah kos, narkoba hingga tenaga kerja asing dalam mobilisasinya.
“Jika tidak bursa tenaga kerja lokal dalam peningkatan SDM kearifan lokal pembangunan wilayah tidak berjalan, ini terjadi akibat kontrol pemerintah tidak berjalan”.
Itu yang saya maksud bahwa biduk sangat sangat strategis serta menjadi garda terdepan dalam antisipasi berbagai resiko untuk segera diditeksi secara dini pilah penyelesaian kerawanan dampak kependudukan illegal, ujar Musni.
reporter : nanorame
