Bogor, sketsindonews – Pemerintah sedang berusaha meningkatkan kualitas pertumbuhan dengan memperkecil angka kemiskinan dan ketimpangan. Berbagai upaya penanggulangan kemiskinan melalui peningkatan ekonomi kerakyatan telah digagas oleh berbagai kementerian. Salah satunya adalah melalui akses permodalan yang dibuka kepada masyarakat miskin dan program inklusi keuangan. Sedangkan inklusi keuangan ditargetkan mencapai 75 persen pada tahun 2019. Sinergi dengan lima kementrian, Kementrian Keuangan, Kementrian Komunikasi dan Informatika, Kementrian Sosial, Kementrian Kelautan dan Perikanan, dan Kementrian Koperasi dan UKM. Mencanangkan program mengangkat ekonomi rakyat. Program ini dilakukan di daerah pasir angin kabupaten bogor hari senin (14/8).
Kementerian Sosial telah menyusun program penanggulangan kemiskinan melalui Program Keluarga Harapan (PKH) dan membentuk Kelompok Usaha Bersama (KUBE) e-warong. Program yang saat ini sedang dalam piloting untuk usaha kecil tersebut bukan merupakan bantuan sosial, tetapi dana berguiir dengan syarat utama adalah pendampingan kepada kelompok masyarakat tersebut.
“Program ini untuk masyarakat usaha mikro agar tidak bergantung pada bantuan sosial yang jumlahnya terbatas dan dengan pendampingan ini agar masyarakat dapat diedukasi untuk naik tingkat darí penerima bantuan menjadi usaha yang bankable,” Ujar Mentri Sosial Khofifah Indar Parawansa.
Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui pengembangan modal usaha kelautan dan perikanan (LPMUKP) membantu nelayan dalam memperoleh akses permodalan untuk usahanya.
