Itu sistemik program hingga proyek pemerintah di Johar Baru terus bergulir tanpa ada peningkatan berarti bagi masyarakat sosial.
Diskusi dan forum sering dilakukan oleh pemerintah Jakarta Pusat termasuk program pemberdayaan atas inisiatif warga masyarakat dan Perguruan Tinggi tapi hasilnya tak pernah ada rekomendasi terkait oknum secara hukum untuk aparat secara tegas, ujarnya.
Ada apa ini, kalo persoalan hukum saja terjadi pembiaran hingga lucu sekali kalo jembatan kali Sentiong menjadi alasan kongkrit mengatasi problem wilayah, papar Didin.
Jadi aparat yang harus tegas bukan jembatan menjadi sasaran ditutup, apalagi Camat Johar Baru Abdul Khair menyetujui usulan warga tanpa pertimbangan lain.
Dikaji dulu apakah itu tak merugikan warga umum secara ekonomi dan sosial dan dievaluasi aparat kepolisian untuk tegas bagi pelaku kriminal tanpa pandangan bulu, tambah Didin.
