“Sekarang kan sebenarnya sudah sama dengan Plt karena rapat pleno tanggal 18 Juli itu, ketum mengusulkan pada rapat pleno menunjuk ketua harian dan sekjen untuk melaksanakan tugas dan fungsi-fungsi organisasi dalam keseharian,” ujar Nurdin usai Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Golkar di Hotel Peninsula, Slipi, Jakarta Barat, Jumat (29/9).
Di tengah dorongan penonaktifan Novanto, muncul kabar mengejutkan. Korbid Polhukam Golkar, Yorrys Raweyai, yang turut mendorong penonaktifan Novanto, dicopot dari posisinya. Tak hanya itu, Doli, dan juga Yorrys dipolisikan oleh Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG).
Sementara usulan penonaktifan Novanto yang sempat bergulir lalu dimentahkan. Sekjen Partai Golkar Idrus Marham menegaskan pembahasan soal rekomendasi penonaktifan Setya Novanto dari posisi ketua umum tidak akan dibawa ke forum rapat kerja nasional (rakernas) yang akan digelar dalam waktu dekat. Idrus menyebut Novanto masih siap memimpin Golkar.
“Tidak ada, itu sudah selesai dan final, ini sudah selesai semua. Jadi itu pun sebenarnya belum tuntas karena yang dibicarakan di dalam rapat pleno pengurus harian pada waktu itu kajian yang kita lakukan itu berbasis hasil survei yang dilakukan secara mandiri oleh Golkar itu,” tegas Idrus di The Sultan Hotel, Senayan, Jakarta, Kamis (5/10).
Dengan gugurnya status tersangka dan sembuhnya Novanto, Idrus menyatakan penonaktifan itu tak perlu dibahas lagi. Idrus optimistis Novanto siap memimpin partai berlambang beringin setelah sembuh dari sakitnya.
“Sehingga dengan demikian, sudah kita anggap selesai. Kita tidak tindak lanjuti dan Novanto kembali memimpin. (Novanto) sudah juga mengeluarkan memo kepada saya untuk menyampaikan bahwa beliau akan kembali memimpin setelah sakit kemarin dan aktif sebagai Ketum DPP Partai Golkar. Nggak ada masalah,” jelasnya.
