Masak jalan kampung di derek, sementara protokol yang ada dilokasi pendestrian keramaian hanya dikutip parkir oleh karena adanya oknum yang bermain baik Dishub DKI dan UPT Parkir.
Dasar itu yang menjadi pertimbangan, dimana dalam operasionalnya mobil derek tersebut tidak bekerja secara maksimal. Usulan untuk mobil derek tahun 2018 lebih baik dibatalkan karena menghambur-hamburkan Anggaran Pembelanjaan Biaya Daerah (APBD).
“Lebih baik usulan mobil derek untuk tahun 2018 dibatalkan yang nantinya akan diterima oleh tingkat kota sebanyak 2 unit dengan harga lebih dari 1 milyar. Ini akan terjadi sia-sia menjadi barang rongsokan”.
Contohnya terminal bayangan di wilayah Jakpus menjamur. Ini tidak boleh dibiarkan terjadi jual beli lapak, seperti lahan 1.000 M yang milik salah satu Bank yang kini dikuasakan pihak ketiga menimbulkan pegawai Bank Mandiri menjadi bayar, walaupun itu masih separuh lahan karena masih terjasinya sengketa lahan.
LP2AD mendesak Gubernur Anies-Sandi mencopot oknum Dishub yang bermain jual beli lapak,” tegas, Ketua LP2AD, Victor Irianto Napitupulu.
