“TNI dan POLRI harus menjaga netralitasnya sebagai aparat keamanan. Kedua institusi tersebut dilarang untuk terlibat di dalam politik praktis. Karena akan mengganggu stabilitas keamanan,” ucapnya.
Sebab itu, lanjutnya, ia meminta kepada pemerintah khususnya Kementerian Dalam Negeri, Kemenpan RB dan juga Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menjaga ketat juga menindak tegas bila ada oknum-oknum TNI dan Polri bila ada yang tertangkap ikut terlibat dalam kegiatan politik praktis.
“Kami atas nama Forum Rakyat Nusantara (FORSA) mendesak kepada beberapa instansi terkait diantaranya KEMENDAGRI, KEMENPAN-RB dan juga KPU untuk tidak lengah dan bertindak tegas apabila ada kandidat yang melibatkan aparat keamanan (TNI-POLRI) dalam kegiatan politik,” tegasnya.
