Yang kedua, mengharmoniskan hubungan dengan DPRD, karena Pandawa DKI melihat ada misscomunication antara Anies-Sandi dengan lembaga legislatif tersebut.
Padahal, katanya, menjaga harmonisasi itu penting karena selain eksekutif dan legislaif merupakan mitra, mereka juga memiliki kedudukan yang sama.
Yang ketiga adalah mendesak DPRD agar segera menggelar sidang paripurna untuk menarik dua Raperda yang terkait dengan reklamasi. Yakni Raperda tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) dan Raperda tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara (RTRKS Pantura) Jakarta, serta merevisinya.
“Masalah reklamasi ini harus dapat dituntaskan, karena jika tidak, ke depan dapat menjadi batu sandungan bagi Anies-Sandi dalam menjalankan roda pemerintahannya,” imbuh Agus.
