Jakarta, sketsindonews – Program. pengaduan warga di tingkat Kecamatan dengan format pelayanan sebenarnya dalam rangka percepatan serta fungsi pamong atau pejabat menyelesaikan problem wilayah.
Kalo ada indikator sepi ini sebenarnya bukan salah satu persoalan, yang menjadi titik persoalan.
Aduan warga bertujuan bagaimana pemetaaan masalah problematika menjadi input dalam penyusunan kinerja semuanya akan diatur dalam program (Rencana Pebangunan Jangka Menengah (RPJMD) Gubernur – Wakil Gubernur DKI Jakarta yang semuanya akan menjadi program layannan bagi warga jakarta, ujar Amir Hamzah Pengamat Perkotaan, di Balikaota. (4/2)
RPJMD Provinsi DKI Jakarta nantinya akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD) Provinsi DKI. Jakarta yang merupakan rencana pembangunan tahunan Daerah Provinsi DKI Jakarta.
“Anies – Sandi pada hakekatnya meminta input program pengaduan warga yang nantinya dapat dipetakan mulai dari Lurah Camat dan Walikota dengan kewenangan sesuai dengan masalah.”
Esensinya, terang Amir. Bagaimana problem wilayah dapat di deteksi dengan cepat apa yang menjadi masalah untuk diselaikan oleh para pamong sesuai karakter wilayah, kewenangan sesuai Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).
Badan Diklat kini telah berubah menjadi Badan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (BPSDM) itulah yang nantinya mengatur dan menempatkan evaluasi sesuai hasil kepamongan untuk dijadikan rekomendasi penemparan seorang pejabat untuk di tempatkan sesuai potisioning karakter pejabat, tutup Amir.
reporter : nanorame
