“Melihat konflik agraria sangat besar di Sumatera Utara, kaum tani maupun masyarakat adat Sumatera Utara belum sepenuhnya memiliki dan mengelola tanah tersebut,” katanya.
“Lantas apa makna penerapan Nawacita Jokowi-JK ? jikalau konflik agraria di Sumatera Utara ini terkesan hanya tidak bisa dirasakan sepenuhnya oleh kaum tani dan masyarakat adat di Sumatera Utara ini,” tambahnya.
Lanjutnya, untuk permasalahan Agraria di Sumut, dibutuhkan keseriusan pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah untuk menyikapi permasalahan ini dan bukan hanya keseriusan ditambah niat baik para perangkat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, terlebih SUMUT hari ini memasuki tahun politik.
“Disini FOKRAT melihat seolah-olah permasalahan agraria di SUMUT hari ini bagaikan bom waktu yang siap meledak kapan saja,” ujarnya.
