“Tiba-tiba Presiden bertanya di mana lokasi rumah sakit pemerintah. Maka saya jawab RS M. Jamil yang berlokasi di Jati. Dan tanpa diketahui oleh Paspampres Presiden Jokowi minta mobil diarahkan menuju RS M Jamil. Mobil yang seharusnya belok kiri di simpang jalan Sudirman menjadi belok kanan menuju RS M Jamil.
Setiba di RS M Jamil, waktu itu Direktur Utama RS M Jamil ada di sana dan sempat menyiapkan tempat untuk Presiden. Namun Presiden Jokowi minta ditunjukkan bangsal rawat inap, dan akhirnya kami bersama Dirut RS M. Jamil menuju bangsal rawat inap.
Di sana Presiden Jokowi langsung bertanya kepada pasien tentang Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan mereka menjawab sudah punya, dan ada menjawab belum punya. Lalu Presiden menyimpulkan ada yang tidak cocok antara realita dengan data yang diterima.
Presiden Jokowi langsung menghubungi Kementerian Kesehatan, kemudian mengambil tindakan. Yaitu meminta Kementerian Kesehatan semaksimal mungkin menyerahkan KIS kepada masyarakat. Dan saya diberi waktu satu bulan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada.
Alhamdulillah tugas bisa dilaksanakan dalam sebulan dan saya laporkan kepada Presiden Jokowi melalui Sekretaris Kabinet Pramono Anung.
Ini adalah kisah blusukan Presiden Jokowi yang saya ikuti di mana beliau mendatangi masyarakat, menyalami mereka, bertanya dan mendengarkan yang mereka rasakan, menindaklanjuti kepada pihak terkait, sehingga satu persatu masalah bisa diselesaikan.
Dengan blusukan ternyata bisa dilihat permasalahan yang ada sehingga data yang didapat dari staf mungkin saja tidak sesuai kondisi sebenarnya.
Pada blusukan 2018, Presiden Jokowi mendatangi proyek padat karya yang dikerjakan petani. Mereka langsung ditanya terkait luas sawah yang mereka punya dan lainnya. Setelah mendapat informasi dari petani maka Presiden memerintahkan untuk memperbanyak melakukan cetak sawah.
Kemudian ketika mendatangi proyek irigasi, didapati kenyataan bahwa sawah dalam wilayah kabupaten tidak teraliri irigasi, padahal irigasinya ada. Ternyata karena ada undang-undang yang mengatur bahwa irigasi pemerintah pusat luas areanya di atas 10.000 hektar, pemprov 3.000 – 10.000 hektar, kabupaten 3.000 hektar ke bawah. Ketika ditanya ke pemkab mengapa irigasi tidak sampai di sana, ternyata pemkab tidak ada dana untuk membangun irigasi yang bisa mengairi sawah 3.000 hektar ke bawah. Presiden meminta agar Kementrian PUPR dan Pemprov membantu masalah ini. Presiden juga menyatakan bahwa masalah ini terjadi di berbagai tempat di Indonesia.
