Demikian juga ketika penerima PKH (Program Keluarga Harapan), yang ternyata tidak sedikit keluarga yang menerima PKH tapi anaknya tidak mendapat Kartu Indonesia Pintar (KIP). Maka menteri terkait diminta untuk melakukan pendataan yang benar dan menyelesaikan permasalahannya dengan segera.
Dengan melihat langsung blusukan Presiden Jokowi saya bisa simpulkan bahwa ini bukan pencitraan tetapi merupakan kerja seorang pemimpin dalam mengayomi rakyatnya.
Bahkan dalam berbagai blusukan Presiden Jokowi minta agar jangan difoto atau divideokan. Terutama ketika yang beliau lakukan dianggap sensitif untuk dipublikasikan.
Bukan karena hal negatif tapi justru hal positif yang dilakukan seorang pemimpin kepada rakyatnya, tapi beliau memilih untuk tidak dipublikasikan agar tidak terjadi polemik atau pro kontra di tengah masyarakat.
Dari blusukan Presiden Jokowi tersebut saya memandang bahwa tidak hanya Presiden yang harus blusukan, tetapi juga gubernur, bupati/wali kota juga perlu.
“Karena pemimpin juga harus turun langsung memeriksa realita lapangan dengan data yang diberikan anak buah. Karena selain datanya belum tentu benar, program yang dijalankan belum tentu sesuai kebutuhan masyarakat dalam realitanya, dan belum tentu kita selaku pemimpin tahu apa yang diinginkan/dibutuhkan masyarakat jika tidak mendengar langsung dari mereka”.
Bahkan mungkin masyarakat hanya butuh disapa langsung oleh pemimpinnya. Ini yang terjadi selama tiga hari di puluhan titik di Dharmasraya, Kab. Solok, Kota Solok, Sawahlunto, Tanah Datar, Padang Panjang, Padang, dan Kabuoaten Padang Pariaman.
Saya melihat wajah-wajah masyarakat yang sangat senang disalami dan disapa oleh Presiden Jokowi. Ada yang meluapkan kegembiraannya dengan sangat emosional berteriak histeris. Banyak pula yang menyebut baru kali ini Presiden datang ke tempat mereka.
Hal seperti ini merupakan sebuah peristiwa yang tidak bisa dinilai dengan uang, karena kebahagiaan, ketulusan, keikhlasan hanya bisa dinikmati oleh hati.
