Jakarta, sketsindonews – Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan Wagub Sandiaga Uno untuk diingatkan untuk tidak terpengaruh kepentingan-kepentingan yang akan membuatnya bergeser dari prinsip “right man on the right place” dalam mempromosikan dan memutasi jajaran pejabatnya.
“Kalau dia terpengaruh, apalagi jika terlalu banyak titipan dalam jajaran pejabatnya, roda pemerintahannya nggak bakalan maksimal. Malah bisa saja banyak program yang sudah dicanangkan, lamban atau bahkan gagal direalisasikan, apa yang sdudah dicanangkan di RPJMD” kata pengamat kebijakan publik Amir Hamzah, Kamis (23/2).
Seperti diketahui, Anies akan mulai melakukan mutasi pejabatnya secara besar-besaran pada April 2018 mendatang, karena pasal 162 ayat (3) UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, melarang kepala daerah melakukan pergantian pejabat sebelum menjabat selama enam bulan, terhitung sejak kepala daerah itu dilantik.
Karena Anies-Sandi dilantik pada 16 Oktober 2017, maka mereka hanya dapat melakukan mutasi pada 16 April 2018 atau sesudahnya.
Informasi yang diperoleh menyebutkan, saat ini Anies-Sandi telah membentuk tim seleksi untuk memilih pengganti pejabat yang akan dimutasi. Gelombang pertama yang terkena kebijakan ini di antaranya jajaran pejabat eselon II yang menduduki jabatan strategis seperti kepala dinas, kepala biro dan kepala badan.
