Jadi, modal politik Anies-Sandi untuk melawan tekanan Medan Merdeka Utara cukup kuat,” tegasnya.
Seperti diketahui, proses pembelian lahan Sumber Waras terjadi saat Jokowi masih menjadi gubernur DKI Jakarta, dan saat pembelian terjadi, anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Jokowi yang bernama Jan Darmadi, menjabat sebagai Ketua Yayasan Kesehatan RS Sumber Waras.
Untuk kasus reklamasi, Jokowi dicurigai terlibat karena selain dana kampanyenya saat pilpres 2014Â diduga ada yang berasal dari pengembang proyek reklamasi.
Saat itu Jokowi masih menjadi gubernur DKI, Jokowi menerbitkan Pergub No 15 Tahun 2014 tentang Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-pulu Kecil yang menjadi payung hukum proyek reklamasi di Teluk Jakarta.
Itu sebabnya pemerintahan Jokowi begitu kuat mendukung proyek tersebut, dan menentang keinginan Anies-Sandi untuk memghentikannya.