Persaingan tidak sehat itu terlihat dan ada indikasi dari adanya pejabat yang saling sikut, mendadak menjadi penjilat, dan sebagainya.
Sementara indikasi adanya patgulipat terendus dari banyaknya fakta tercecer dimana pejabat yang tidak lulus tes tetap dilantik untuk menduduki jabatan tertentu, sementara yang lulus tes justru tidak mendapat jabatan, pungkas Amir.
Selain itu, tak sedikit pejabat yang dilantik tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan maupun pengalamannya, sehingga seorang camat yang kampiun di bidang pemerintah, dilantik menjadi pejabat di Dinas Teknis seperti di Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Bina Marga.
“Dampak dari pemutasian yang tidak profesional dan potisioning menjadikan kinerja SKPD yang menjadi jauh dari harapan, sehingga tidak heran jika di era Ahok-Djarot penyerapan APBD rata-rata berada di kisaran 60%,” tegas Amir.
